Mediaetam.com, Kukar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pastikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya tenaga pendidikan, berdasarkan dapodik di masing-masing sekolah.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penerapan PPPK tenaga pendidik dan kesehatan di Kukar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin didampingi oleh Ahmad Zulfiansyah, dan Andi Faisal, serta dihadiri instansi terkait, yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, Selasa (06/06).
“Khusus bagi tenaga pendidik, banyak yang mempersoalkan jangan sampai nanti penerimaan PPPK yang begitu besar ternyata yang menikmati justru orang dari luar Kukar,” beber Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin. Selasa, (6/6/2023).
Tentang kemungkinan orang luar yang akan mendominasi penerimaan PPPK di Kukar. Baharuddin menegaskan bahwa untuk tenaga pendidik, semuanya berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di setiap sekolah. Oleh karena itu, pengawasan bagi tenaga pendidik sangat terjamin.
Sementara, terkait tenaga kesehatan ada sedikit perbedaan pemahaman karena sistem yang dibuka sesuai dengan petunjuk dari pusat, yaitu semi-tertutup dalam penerimaannya.
“Namun, hal ini tidak berarti kita menerima secara langsung. Tentunya kami berusaha untuk menemukan formasi yang tepat demi kebaikan Kukar ke depannya,” ujarnya
Oleh karena itu, Baharuddin mengatakan dalam waktu dekat pihak BKPSDM akan berupaya mengorganisir pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta mengundang tenaga ahli dari masing-masing direktorat jenderal, untuk membahas dan mengkomunikasikan kebutuhan dan pendapat yang perlu disampaikan.
Dirinya berharap jangan sampai penerimaan begitu besar pada tenaga kesehatan ini bukan mengatasi masalah, melainkan malah menambah masalah. Karena jika orang dari luar daerah yang direkrut, tentu tenaga honorer di Kukar tidak berkurang tapi justru bertambah dengan diangkatnya tenaga-tenaga dari luar daerah.
“Oleh karena itu, kami akan mencoba mempertimbangkan semua kepentingan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Kukar,” tuturnya. (Indah Hardiyanti)
