Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) secara aktif merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III mengenai Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kukar pada Selasa (1/7/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dan didampingi Wakil Ketua Junadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kukar, H Rendi Solihin, menyampaikan tanggapan pemerintah sekaligus mengapresiasi saran dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD sangat penting sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan Pemkab Kukar sepanjang tahun anggaran 2024.
“Kami berterima kasih atas komitmen fraksi-fraksi yang terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyadari masih ada program yang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah,” ungkap Rendi.
Lebih jauh, Rendi menjelaskan bahwa tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 bukan sepenuhnya disebabkan rendahnya serapan anggaran. Beberapa faktor penyebab lain, menurutnya, adalah adanya kegiatan yang bersifat earmark dari pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan tersebut baru dapat terlaksana di akhir tahun, sehingga waktunya sangat terbatas. Selain itu, perubahan mekanisme penyaluran dana transfer dari pusat turut mempengaruhi komposisi SILPA tahun anggaran ini.
“Dana SILPA akan kami manfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Fokus kami adalah menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas infrastruktur jalan, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Rendi dengan penuh optimisme.
Dalam forum yang bersifat terbuka itu, seluruh fraksi menyampaikan harapan agar Pemkab Kukar bisa lebih maksimal dalam menyerap anggaran ke depan. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama DPRD Kukar. Menanggapi hal tersebut, Rendi menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.
“Kami akan genjot PAD selama lima tahun ke depan agar meningkat setiap tahunnya. Banyak potensi yang bisa digali di Kukar. Salah satunya adalah optimalisasi BUMD, Perseroda, dan Perusda yang dimiliki Kabupaten Kukar,” pungkas Rendi.
