Mediaetam.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih punya pekerjaan rumah besar menanggulangi kemiskinan. Disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah, penanganan kemiskinan akan diupayakan, Namun, yang menjadi sorotan adalah urusan pemutakhiran data.
Indikator kemiskinan ekstrem, sebenarnya dilihat dari rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan, pada 2021 ke 2022 angka kemiskinan di Kukar menurun, dari 1,52 persen menjadi 1,45 persen. Namun, mereka harus menentukan langkah segera untuk pengentasannya. Bupati Kukar Edi Damansyah pun akan melakukan pendekatan yang disinergikan dengan Badan Pusat Statistik Kukar.
“Kita dapat data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Karena masih ada beberapa yang meragukan makanya kami cross check lagi,” ungkapnya pada rapat yang digelar Selasa (24/1/2023)
Lanjutnya, misal pada program rehab rumah, Pemkab bekerja sama dengan Kodim 0906/KKR. Jajaran Disperkim Kukar memverifikasi kembali sudah ada 800 rumah dari 3.011.
“Dan Dandim sudah melaporkan dari 800 itu ada yang sesuai ada yang tidak,” jelasnya
Bupati Kukar juga meminta kepada Dinsos untuk terus mengawal ini dengan baik. Karena struktur kerja Dinsos itu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tingkat desa juga ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), yang bekerja dan menginput data setiap bulan untuk penerima PKH.
“Tugas khusus saya kepada Kadinsos dan jajaran adalah pastikan teman-teman di Puskesos itu bekerja dengan data yang sesuai dengan fakta yang ada. Saya warning keras kepada Kadinsos, karena dua tahun ini banyak problem dari data, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena saya tidak mau orang yang berhak tapi tidak menerima, tadi sudah saya arahkan,” sambungnya.
Dirinya memastikan akan terus mengevalusi, agar kinerja di 2023 ini maksimal. Sesuai arahan Presiden kepada Forkopimda se-Indonesia, termasuk Kukar. Yakni penanganan kemiskinan, inflasi daerah dan stunting.
“Awal Februari kita akan rakor kembali untuk memastikann masing-masing Dinas/OPD, program kegiatannya yang menuju kepada indikator kemiskinan dapat terhimpun dengan baik,” kata dia. (Indah Hardiyanti)
