Tenggarong – Badan Pengawas Pemilu Kutai Kartanegara (Bawaslu Kukar) menerima anggaran sebesar Rp 17,4 miliar di tahun 2023. Anggaran pelaksanaan pemilu serentak ini, ditransfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Kukar, Muhammad Rahman. Anggaran itu, nantinya akan dialokasikan untuk anggaran penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 14,6 miliar. Lalu untuk dukungan manajemen pengawasannya sebesar Rp 2,8 miliar.
Anggaran penyelenggaraan pemilu senilai Rp 14,6 miliar itu nantinya akan meliputi, anggaran konsolidasi demokrasi, tahapan perekrutan badan Ad Hoc, pembiayaan badan Ad Hoc, penanganan pelanggaran dan sengketa bila ditemukan dalam proses pengawasan. Sementara terkait dengan besaran honor badan Ad Hoc, Rahman mengaku tidak ada kenaikan di Bawaslu Kukar dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Dukungan manajemen termasuk anggaran pemeliharaan kantor, kebutuhan perkantoran, honor ASN Bawaslu dan Komisioner Bawaslu,” ucap Rahman belum lama ini.
Dengan adanya anggaran itu, Rahman berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. (Indah Hardiyanti)
