TENGGARONG — Setelah dibahas panjang sejak awal November, APBD Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 akhirnya disetujui dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (28/11/2025) malam. Total anggaran yang bakal digerakkan tahun depan mencapai Rp7,1 triliun, lebih kecil Rp4 triliun ketimbang tahun lalu.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kukar, Ahmad Yani, bilang kalau pengesahan ini dilakukan setelah rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, seluruh struktur anggaran sudah disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional yang ikut terpengaruh turunnya alokasi TKD.
“Struktur anggarannya sudah kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, kebutuhan masyarakat tetap jadi prioritas,” ujar Yani.
Struktur APBD Kukar 2026
1. Pendapatan
Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2026 sebesar Rp6.485.000.000.000 (6 triliun, 485 miliar rupiah) terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 953.088.447.204,- (953 miliar, 88 juta, 447 ribu, 204 rupiah);
b. Pendapatan Transfer sebesar Rp 5.333.866.866.000,-
(5 triliun, 333 miliar, 866 juta, 866 ribu rupiah);
c. Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp198.044.686.796,- (198 miliar, 44 juta, 686 ribu, 796 rupiah).
2. Belanja
Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2026 sebesar Rp 7.106.000.000.000,-
(7 triliun, 106 miliar rupiah).
3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2025 sebesar Rp 621.000.000.000,- (621 miliar rupiah);
b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,- (10 miliar rupiah);
Dengan demikian APBD 2026 sebesar Rp 7.116.000.000.000,- (7 triliun, 116 miliar rupiah).
Banggar juga meminta agar belanja wajib dan layanan dasar tetap aman. Selain itu, beberapa proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pembangunan kawasan penyangga IKN juga masuk dalam radar prioritas.
“Dari layanan publik sampai dukungan untuk proyek yang terkait IKN, semuanya kami timbang dengan matang,” tambahnya.
Catatan Fraksi DPRD Kukar
Enam fraksi di DPRD Kukar ikut menyatakan setuju, meski tetap menitipkan sejumlah catatan. Mulai dari dorongan mengoptimalkan PAD, efisiensi program, percepatan digitalisasi layanan, hingga penguatan infrastruktur di kecamatan-kecamatan.
Catatan itu nantinya dipakai sebagai panduan pemerintah dalam menjalankan anggaran sepanjang 2026. “Ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin anggarannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan,” tegas Yani.
Dengan diketoknya APBD 2026, DPRD Kukar menyebut pihaknya bakal terus mengawal jalannya program daerah. Fokus tahun depan masih berkisar pada perbaikan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
