TENGGARONG – Ketua KNPI Kutai Kartanegara (Kukar), Rian Tri Saputra, menilai pola pikir anak muda Kukar mulai berubah. Jika dulu lebih sering meminta dukungan dana CSR, kini pemuda justru mulai bertanya sektor apa yang bisa mereka garap dengan jelas dan berkelanjutan.
“Sekarang bukan lagi soal minta CSR, tapi minta peruntukan yang jelas. Misalnya soal ketahanan pangan. Kalau pemerintah sudah siapkan lahannya dan programnya ada, tinggal kita bergerak,” ujarnya belum lama ini.
Rian menegaskan bahwa meski Pemkab Kukar dalam kondisi anggaran terbatas dan tak lagi mampu membantu land clearing, ruang gerak pemuda masih terbuka lebar. Yang dibutuhkan hanya sinergi dan eksekusi program yang realistis.
Dia mengenang pengalamannya saat menjabat Ketua KNPI Loa Kulu. Kala itu, CSR dari PT MHU membantu mengubah area bekas pembuangan sampah menjadi taman literasi. “Kami bersurat agar lokasi itu tidak dijadikan TPS lagi. Camat Loa Kulu waktu itu sangat responsif. CSR turun untuk pembersihan, lalu pemerintah bantu membuat pondasi. Sekarang taman itu masih terus diperjuangkan untuk diperbaiki,” ceritanya.
Menurut Rian, fasilitas seperti itu idealnya hadir di setiap kecamatan. Ia membayangkan sebuah taman pemuda yang punya ruang UMKM, fasilitas olahraga, hingga panggung seni.
“Kalau benar-benar berpihak pada kepemudaan, banyak sekali kegiatan yang bisa berjalan. Tapi tiap kali KNPI menyampaikan program, sering dianggap proyek. Padahal yang kita bicarakan ini output, bukan sekadar kegiatan,” jelasnya.
Optimalkan Aset Organisasi
Dirinya mencontohkan Gedung KNPI Kukar yang luas dan sebenarnya sangat representatif. Jika direnovasi dan didesain seperti aula hotel, gedung itu bisa menjadi tempat rapat rutin OPD tanpa harus menyewa hotel.
“Kalau setiap OPD punya 10 rapat setahun dan minimal dua dilakukan di Gedung KNPI, dengan 33 OPD berarti ada 66 kegiatan. Perputaran uangnya kembali ke KNPI. Dari situ kita bisa bayar guru bahasa Inggris, bayar psikolog, atau mendukung program OKP dan organisasi kemahasiswaan,” bebernya.
Rian menyebut banyak organisasi pemuda seperti HMI, PMII, IMM, IPNU, GP Ansor, Kohati, dan lainnya yang sebenarnya bisa mendapat dukungan minimal Rp30 juta per tahun. Namun kondisi defisit membuat pemerintah lebih fokus pada program inti. Meski begitu, ia menilai tetap harus ada ruang untuk PKP Ormawa dan ruang berkegiatan bagi anak muda.
Selain itu, dirinya juga menyoroti budaya proposal yang menurutnya sudah tidak sehat jika tidak diimbangi solusi struktural. “Proposal ke senior, proposal ke mana-mana. Pola itu tidak baik. Dulu sebelum isu defisit ramai, saya sudah dorong kajian bantuan Rp50 juta per tahun untuk OKP/Ormawa agar mereka punya fondasi kegiatan. Sudah dibahas, tapi mungkin karena anggaran terbatas, belum terlaksana,” ungkapnya.
Menurut Rian, inti dari semua ini bukan soal meminta-minta ke pemerintah, tetapi membuka ruang-ruang baru agar anak muda Kukar bisa tumbuh. “Kalau ruang itu ada, fasilitas ada, dukungan ada, pembangunan kepemudaan akan bergerak dengan sendirinya,” pungkasnya.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
