Mediaetam.com, TENGGARONG – Pemerintah pusat menunda pembangunan ibukota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberi tanggapan terkait hal tersebut. Baginya, pemerintah daerah akan mengikuti keputusan pemerintah pusat.
“Kita ikuti arahan pusat saja,” kata Hadi, Kamis (10/9/2020).
BacaJuga
![Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo (tengah) saat menyerahkan perangkat elektronik kepada Lurah Rinding, Misrin (Kiri). [Elton Wada / Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-23.25.54-120x86.jpeg)
![Ketua DPC Partai Gerindra Berau, Jakariya (Kanan), bersama Pengurus DPC Partai Gerindra, Haji Nasir (Kiri), saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-15. [Christian / Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-21.52.38-120x86.jpeg)
![Momen perayaan HUT Partai Gerindra ke-15 tahun yang digelar di Kantor DPC Partai Gerindra Berau, Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redeb, pada Senin (6/2/2023). [Christian / Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-21.23.22-120x86.jpeg)
Pj Pj Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani juga menyampaikan hal senada. Sabani menjelaskan, persiapan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru akan tetap berjalan.
“Persiapan tetap dilakukan. Seperti penyusunan tata ruang, master plan, backup (bangun) kawasan penyangga dan lainnya. Ya, kita ikuti saja pemerintah pusat,” kata Sabani saat dihubungi terpisah. Sabani menuturkan pembangunan fisik pendukung ibu kota negara di kawasan penyangga saat ini sedang berjalan. Seperti rencana pembangunan Bendung Gerak di Sungai Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.
Proyek senilai Rp 1,7 triliun itu tak lama lagi akan dilelang. Lokasi proyek tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota negara. Tak hanya itu, lanjut Sabani, pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU pun kini sedang berproses dan hampir rampung.
“Karena itu Pemprov Kaltim siap mendukung dan memastikan semua kegiatan yang bersumber dari APBN itu berjalan dengan baik tanpa gangguan,” terang dia.
Selain itu, Bandara APT Pranoto di Samarinda pun akan ditingkatkan kapasitasnya oleh pemerintah pusat untuk kelancaran mobilitas pendukung ibu kota negara.
“Untuk itu sikap Pemprov Kaltim dalam hal ini akan mendukung dan semuakegiatan yang bersumber dari APBN itu berjalan dengan baik tanpa gangguan,” terang dia. Selain itu, Bandara APT Pranoto di Samarinda pun akan ditingkatkan kapasitasnya oleh pemerintah pusat untuk kelancaran mobilitas pendukung ibu kota negara.
“Untuk itu sikap Pemprov Kaltim dalam hal ini akan mendukungan semua kegiatan tersebut. Misalnya kalau ada kegiatan pendukung lainnya yang butuh lokasi, maka kami siapkan lokasi. Prinsipnya selama kewenangan Pemprov Kaltim kami akan dijalankan,” terang dia.
Informasi penundaan ibu kota negara tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/9/2020).
Suharso mengatakan eksekusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sementara masih ditunda.
“Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi rumusan pada tim koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold,” kata Suharso di Jakarta.
Meski demikian, lanjut dia tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada 2021. Hal tersebut karena pemerintah tetap melanjutkan rencana yang telah disiapkan sebelumnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan bakal dilakukan.
“Kita tetap dalam rangka persiapan dan kita melanjutkan masterplan, detailed-plan, dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” tuturnya. Untuk tahun anggaran 2021, Bappenas mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 55,4 persen atau sekitar Rp 850 miliar diperuntukkan program perencanaan pembangunan nasional.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pembangunan Ibu Kota Baru Ditunda, Ini Respons Pemprov Kaltim “, : https://regional.kompas.com/read/2020/09/10/13061181/pembangunan-ibu-kota-baru-ditunda-ini-respons-pemprov-kaltim?page=all.
