30 Tahun Tak Mengalir Maksimal, Waris Minta Pembangunan SPAM Mesti Belajar dari Biduk-Biduk

Mediaetam.com, Berau – Pembangunan jaringan air minum di Kecamatan Biduk-Biduk mengalami masalah serius hingga saat ini.

Sudah 30 tahun air tak kunjung juga mengalir secara maksimal di wilayah itu, walaupun pipa sudah dipasang dari ujung Teluk Sulaiman hingga ujung Tanjung Prepat.

“Pipa ini pun sudah diganti tiga kali. Namun sudah 30 tahun air tidak pernah mengalir. Terakhir tahun lalu dianggarkan Rp 7 miliar dari dana alokasi khusus (DAK),” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris, saat Musrenbang tingkat Kecamatan Biduk-Biduk, Selasa (28/02/2023).

Waris pun mempertanyakan latar permasalahan yang dihadapi Perumda Air Minum Batiwakkal hingga masyarakat di kecamatan itu tidak menikmati air minum seperti di daerah lain.

“Jadi, pipa ini sudah berganti mulai saya SD. Sampai sekarang tidak jalan. Kemarin sudah dianggarkan karena airnya payau. Kalau tidak salah, dibendung itu air asin di Teluk Sulaiman. Nah, sudah selesai ini di PU-nya. Tinggal apa masalahnya? Kenapa PDAM tidak jalan?” sambungnya.

Akibat air yang tidak mengalir itu, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akhirnya lebih memilih untuk menggali sumur bor menggunakan dana ADK daripada menunggu perhatian pihak PDAM.

Waris curiga bahwa pembangunan air selama ini hanya sekadar proyek menghasilkan keuntungan finansial semata daripada upaya negara, khususnya pemerintah daerah menyejahterakan rakyatnya di bidang kebutuhan dasar akan air bersih.

“Kalau tidak lagi jalan, nanti saya khawatir tiga tahun mendatang ada lagi proyek ganti pipa. Ini ganti pipa, ganti pipa, tapi airnya tidak pernah kita nikmati,” tegasnya.

Sungguh miris, karena masyarakat yang tinggal di kecamatan itu sudah berjumlah ribuan orang. Jika air tidak mengalir karena persoalan tarif, maka Waris yakin bahwa masyarakat sudah mampu membayar. Bahkan, bila tarif air dinaikkan.

“Kenaikan tarif itu sebenarnya kesalahan narasi saja. Kalau kita tidak naikkan kita gabung ke PDAM. Ini kalau kita naikkan supaya di kampung-kampung itu bisa mengalir, saya setuju kenaikan tarif itu,” paparnya.

Selain itu, apabila kenaikan tarif air itu pun dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka masyarakat di kampung-kampung juga tidak keberatan.

“Ya, kita menaikan tarif itu supaya masyarakat di kampung-kampung bisa menikmati air bersih juga. Bukan hanya di kota. Karena kalau tidak, air bersih ini akan jadi proyek terus,” tegasnya.

Menanggapi Waris, salah satu pihak PDAM, Hauzifa, menyatakan bahwa permasalahan yang dialami di kecamatan itu bersumber dari sumber air baku yang terletak di Teluk Sulaiman.

Saat itu, warga memang sempat mengeluh bahwa air dari sumber itu terasa payau.

“Itu masalah di quality. Kemudian masalah di kontinuitas. Karena, sumber energi kita hanya mengandalkan PLTS, izin produksi tidak bisa berjalan secara full 24 jam,” terangnya.

Setelah pipa dibangun, air yang dioperasikan oleh pihak PDAM itu sebenarnya sempat beroperasi sekian lama. Bahkan, pernah berjalan normal. Namun, setelah itu tidak berjalan lagi secara maksimal.

“Sekarang, memang sempat kami selesaikan di Januari kemarin dengan turun ke lapangan dan mengupdate lagi kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk keluhan air payau yang diinformasikan itu. Sudah ditangani,” imbuhnya.

Melanjutkan Hauzifa, Direktur Utama Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, menerangkan bahwa permasalahan itu sudah sempat ditangani. Namun, penanganan terhadapnya kembali terkendala oleh biaya operasional.

“Ketika mengelola dengan biaya operasional Rp 30-40 juta per bulan, yang artinya Rp 400-500 juta per tahun, itu ternyata yang memakai dan membayar air hanya satu orang dari sekian ratus orang yang ada di sini. Jadi, ini yang menjadi kendala kita,” jelasnya.

Untuk memperjelas duduk soal dari permasalahan itu, Saipul pada kesempatan itu mengundang masyarakat Biduk-Biduk untuk mengikuti pertemuan dan sosialisasi pada hari berikutnya, Rabu (01/03/2023).

“Mohon partisipasi semua lapisan masyarakat khususnya calon pengguna PDAM. Poinnya, PDAM tidak bisa jalan tanpa ada dukungan stakeholder yang ada dan masyarakat,” pintanya.

Belajar dari Biduk-Biduk

Tidak hanya di Biduk-Biduk, pembangunan jaringan air minum pada tahun ini akan menyentuh pula Labanan dan Batu Putih.

Proyek air bersih yang dilaksanakan di Batu Putih akan menelan pagu anggaran sejumlah Rp 13 miliar.

“Di perencanaan, sampai di Lobang Kelatak. Ini di luar intake yang ada di Tembudan, Kayu Indah, dan Lenggo,” ungkap Waris saat Musrenbang di Batu Putih, Rabu (01/03/2023).

Waris pun meminta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dialami Biduk-Biduk tidak lagi terjadi di Batu Putih dan Labanan.

Selain belajar dari Biduk-Biduk, pembangunan air itu, mesti juga berguru pada Muharram ketika dia berkuasa.

Waktu Muharram, ungkap Waris, yang namanya pembangunan air bersih mesti diselesaikan sampai tuntas, sampai air mengalir, dan terlaksana di semua kampung.

“Seperti di kampungnya Ketua Dewan Madri Pani di Gurimbang sampai Sukan di ujung. Itu sampai selesai dan telan anggaran ratusan miliar. Tidak apa-apa kalau sampai selesai untuk air bersih,” tambahnya.

“Mudah-mudahan tahun depan dituntaskan yang di Kayu Indah sampai Sumber Agung. Karena, air bersih ini hak semua orang. Tidak boleh ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi berapapun anggaran itu resiko kita membangun air bersih,” sambungnya lagi.

Menanggapi Waris, Saipul menerangkan bahwa untuk daerah Batu Putih air belum mengalir di Tembudan, khususnya, di RT 5 dan 6. Jaringan pipa sudah ada hanya belum ada mesin pompa air.

“Jadi, mohon nanti masyarakat bisa didorong untuk partisipatif. Jika sudah menjadi pelanggan, bisa berkomitmen untuk membayar air tepat waktu. Sehingga bisa menjalankan operasional,” sambungnya.

Terkait tarif air, Saipul menghitung bahwa seandainya semua masyarakat membayar maka PDAM masih rugi Rp 500 juta per tahun. Apalagi tidak bayar. Pasti akan sangat rugi.

“Jadi, memang pengelolaan SPAM itu di kampung-kampung jika kurang dari 1.000 SR, maka bisa dipastikan rugi. Nah, itu tambah lagi kalau di kota, namanya Harga Pokok Produksi (HPP).

Itu hitungan kami pada tahun 2022, Rp 5.200. Sedangkan tarif kita, sekitar Rp 4.700. Jadi masih tekor satu kubik 400 rupiah. Nah bagaimana kita bertahan hidup?

Kita mengandalkan dari penyambungan baru. Ini karena penyambungan barunya luar biasa, ada selisihnya kita pakai untuk biaya operasional kita,” jelasnya.

Sebagai gambaran, di Kutim harga 1 kubik air sejumlah Rp 9.300. Sedangkan di Berau Rp 4.700. Itu artinya, harga air di Kutim dua kali lipat dari harga air di Berau.

“Untuk Kayu Indah dan Sumber Agung mohon dari DPUPR perlu dinaikkan lagi ratingnya. Kemudian untuk Lobang Klatek sudah masuk dalam perencanaan. Ampe Medang juga sama seperti itu. Bisa dibantu DPUPR,” pintanya.

Ke depan, Saipul pun mendukung bila pengelolaan air dapat dilaksanakan melalui BUMK. Jika itu terjadi, pihak PDAM siap mendampingi BUMK dari segi teknis dan keuangan.

Hal itu disampaikan Saipul mengingat pihaknya pernah melaksanakan studi banding di Desa Penawai Kutai Barat. Penawai sempat meraih juara satu pengelolaan air tingkat kampung. Pihak yang mengelola itu yakni BUMDes.

“Kalau mau dikelola oleh PDAM tinggal dibuat surat ke KPM, dalam hal ini bupati. Biar bupati tinggal memerintahkan. Tapi jika mau dikelola oleh BUMDes Bersama (Bumdesma), bagus juga,” tandasnya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada