Mediaetam.com, Berau – Kesuksesan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Berau meraih penghargaan lima panji pembangunan pada momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Kaltim yang digelar di Pillanary Hall Komplek Stadion Kadrie Oening Samarinda, Senin (09/1/2023) lalu, rupanya dikritisi oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Madri di hadapan para wartawan, Senin (16/07/2023), menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah terutama mengantar suatu hubungan kepada penghabisan. “Kritisi bukan menghabisi, tetapi itu tanda sayang kami sebagai lembaga DPR,” ungkapnya memaknai pentingnya kritik.
Terkait kritiknya terhadap panji keberhasilan itu, Madri dengan lugas mengatakan bahwa penerimaan panji keberhasilan itu cenderung menurun. Jelas, terdapat perbedaan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini.
“Waktu zaman almarhum Muharram itu, kita 11 panji. Nomor dua se-Kalimantan Timur. Kan, kita mengalahkan Samarinda. Balikpapan di atas kita. Nah, tahun berikut, setelah ibu menjabat, itu cuma 6. Nah, tanpa kita jelaskan itu ada penurunan jauh,” ungkapnya.
Agar panji keberhasilan itu tidak lagi merosot, Madri meminta agar dibuat evaluasi terhadap kinerja semua OPD agar mereka dapat bergerak menjalankan program-program pemerintah secara profesional.
“Dari panji itu kan kita bisa nilai. Kalau dia bagus, dari 6 jadi 7. Bukan 6 jadi 5. Kan begitu. Itu evaluasi kerja. Yang nilai ini dari provinsi, bukan saya. Makanya marilah kita bekerja dengan hati kita. Jangan terlalu banyak pencitraan. Karena masyarakat butuh aksi kerja yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya mengkritisi soal panji keberhasilan pembangunan tersebut, Madri pun mengkritisi soal 18 program pemerintah yang kadang tidak tepat sasar, hanya merupakan janji politik, dan bukan merupakan keinginan masyarakat.
“Nah sekarang aku mau tanya, macam wifi itu. Titik-titik mana yang sudah disentuh? Masyarakat warga saya di Kelay, Kapolsek saya tidak punya jaringan. Harusnya wifi itu dipasang di blank spot (lokasi yang tidak tercover signal komunikasi). Bukan di Cendana,” tegasnya.
Atasi 3 Masalah
Tak hanya panji dan program-program itu, Madri pun menyebut bahwa persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran jauh lebih mendesak daripada program wifi yang ada di kota. Karena itu, Madri meminta Pemda dan stakeholder terkait lainnya agar bersinergi mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan stunting. Sebab keberhasilan sebuah pemerintahan, dinilai dari penyelesaian atas persoalan-persoalan tersebut.
“Keberhasilan suatu pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, stakeholder yang ada, termasuk lembaga DPR, yakni apabila mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi tenaga kerja pengangguran, dan mengatakan tidak ada lagi yang namanya stunting, gizi buruk. Tidak boleh ada,” tegasnya.
Kekhawatiran Madri ini tentu beralasan. Sesuai Data BPS Kabupaten Berau 2021, yang diperoleh media ini, angka kemiskinan sejak 2018 hingga akhir 2021 sempat mengalami stagnasi lalu cenderung meningkat.
Pada 2018 dan 2019 angka kemiskinan berkisar pada 5,04 persen, kemudian meningkat 5,19 persen pada 2020. Pada 2021, angka itu lalu meningkat cukup signifikan, mencapai 5,88 persen atau menyasar 13,62 ribu penduduk.
Selain kemiskinan, pengangguran pun belum banyak berubah, walau sedikit mengalami penurunan. Data BPS Kabupaten Berau 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Berau pada 2021 menyasar 6.557 penduduk.
Pada tahun 2022 terdapat penurunan sejumlah 842 orang atau 12,84 persen. Namun masih terdapat 5.715 penduduk yang masuk dalam kategori tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Selanjutnya terkait masalah stunting, Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau menunjukkan bahwa 18,80 persen dari 4.366 balita masih mengalami stunting. Itu artinya masih banyak anak yang malnutrisi, kurang asupan susu, dan makanan bergizi walaupun tingkat pengeluaran per kapita tiap tahun cenderung meningkat. (*/Elton Wada)
Editor: Elton Wada
