PT BAA Belum Tepati Janji, Aksi Tak Wakili Semua: Wendy Lie Dilarang Ikut Campur

Mediaetam.com, Berau – Pasca aksi massa yang menyatakan diri mewakili masyarakat Segah, khususnya Petani Sawit Mandiri di depan Kantor DPRD Berau, Selasa (21/3/2023), berbagai pendapat terkait aksi unjuk rasa itu pun bermunculan.

Respon itu teristimewa datang dari koperasi-koperasi dan perwakilan kepala kampung di Kecamatan Segah yang merasakan langsung dampak dan sepak terjang PT Berau Agro Asia (BAA) serta yang mengetahui akar persoalan hingga berujung pada unjuk rasa tersebut.

Persoalan itu tidak lain ditengarai oleh relasi di antara koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Segah yang selama ini berjalan tidak harmonis.

SPK dan Koperasi HMB

Kehadiran PT BAA untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kecamatan Segah teristimewa di Kampung Gunung Sari mulanya mendapat simpati dan dukungan dari lima koperasi yang ada di Segah.

Lima koperasi itu yakni Koperasi Mandiri, Koperasi Usaha Bakti Gunung Sari, Koperasi Bukit Karya Tepian Buah, Koperasi Sinar Hidup Damai Harapan Jaya, dan Koperasi Ora et Labora Punan Malinau.

Namun, karena PT BAA tidak memiliki lahan inti, PT BAA mendatangi koperasi-koperasi tersebut agar diberikan lahan masyarakat untuk menjalankan produksinya, serta data-data dukungan yang diperlukan untuk mengurus legalitas lahan, meski tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat.

“Jadi, kami koperasi yang menangani penjualan Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat mendengar pabrik PT BAA mau berdiri, kami sudah sangat senang. Kita harus dukung, apalagi dia hanya mengharapkan kebun masyarakat yang dia kelola,” ungkap Lazarus Apui, Ketua Koperasi Bukit Karya Tepian Buah kepada media ini, Sabtu (25/3/2023).

Namun, harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan setelah Koperasi Harapan Masyarakat Berau (HMB) muncul di Segah.

“Setelah dia (PT BAA) beroperasi, dia tidak menghiraukan lagi koperasi yang mendukung dia. Justru dia memegang satu koperasi yaitu Koperasi HMB.

Koperasi itu baru didengar juga. Koperasi HMB ini masuk dan beroperasi setelah urusan legalitas lahan demi berdirinya pabrik PT BAA sudah diselesaikan.

Koperasi HMB, lanjutnya, diberikan kewenangan sepenuhnya oleh PT BAA untuk menghandle semua buah-buah sawit masyarakat Kecamatan Segah, bahkan buah-buah yang datang dari luar.

Munculnya HMB ditambah SPK yang tak kunjung terbit, akhirnya membuat koperasi-koperasi membentuk aliansi dan menulis surat kepada PT BAA.

Sesuai data yang diterima media ini, surat yang ditujukan oleh PT BAA tertanggal 06 Februari 2023 lalu itu ditandandatangi oleh 5 pimpinan koperasi bersama tiga kepala kampung, yakni Kepala Kampung (Kakam) Tepian Buah, Kakam Harapan Jaya, dan Kakam Punan Malinau, kecuali Kakam Gunung Sari, M. Jabir.

Surat yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT BAA itu mengharapkan agar pertama, PTT BAA dapat membuat rapat koperasi dan mengundang semua koperasi yang ada di Kecamatan Segah.

Kedua, masing-masing koperasi meminta kerja sama langsung ke PT BAA untuk penjualan Tandan Buah Segar (TBS). Itu berarti tiap koperasi memiliki SPK masing-masing.

Ketiga, jika dalam tujuh hari tidak ada respon dari PT BAA maka koperasi-koperasi tersebut akan melakukan aksi ke PT BAA.

Namun, hingga waktu yang ditetapkan tak ada satu pun tanda-tanda yang muncul dan menunjukkan bahwa PT BAA berniat mengadakan pertemuan atau rapat koperasi. Ketiadaan rapat itu lalu membuka peluang bagi diadakannya Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Segah.

Sebelum mediasi Muspika ini digelar, sebenarnya sudah ada hiring dengan Komisi II DPRD Berau. Namun, hiring itu tidak dapat berjalan dengan baik sebab pengambil keputusan PT BAA tidak menghadiri rapat itu. Akibatnya, keluhan-keluhan yang hendak disampaikan pun tidak sempat dibahas.

“Karena sebelum mulai acara, ada pertanyaan soal peran perwakilan PT BAA. Ketika ditanya apakah bisa mengambil keputusan, perwakilan itu menyampaikan bahwa dia akan melanjutkan hasil hiring itu ke BAA.

Dan DPRD Berau Komisi II mengatakan bahwa pihaknya tidak memerlukan kehadiran perwakilan BAA yang tidak bisa mengambil keputusan,” kisahnya.

Hiring yang tak berjalan sesuai harapan itu lalu disambut oleh Muspika. Tujuannya, tentu memediasi koperasi-koperasi dan PT BAA agar terdapat jawaban dari PT BAA terkait permintaan koperasi-koperasi tersebut.

Namun, sekali lagi tidak ada hasil baik yang diperoleh, sebab PT BAA tidak menghadirkan pihak yang berkapasitas dalam mengambil keputusan.

“Jadi, keputusan yang mau kami peroleh dari mediasi itu agar PT BAA memberikan SPK kepada koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Segah. Lalu yang kedua, kalau bisa jangan ada koperasi HMB ini. Itu saja tuntutan kami.

Tapi kepada kami, hanya disampaikan oleh perwakilan PT BAA bahwa koperasi yang bisa dipakai hanyalah koperasi HMB. Anehnya, HMB ini sendiri kita tidak tahu lahannya di mana.

Karena, lahan-lahan yang ada di Kecamatan Segah ini, sudah dimiliki oleh beberapa koperasi yang sudah ada sebelumnya.

Dari situ juga muncul satu bahasa yang tidak enak kami dengar. Waktu itu M. Jabir, Kakam Gunung Sari yang omong. Kalau mau ada SPK dengan PT BAA ketemu dulu dengan Kakam Gunung Sari. Nah, apa maksudnya ini?” imbuhnya.

Sebab, jika dilihat kembali ke belakang, Gunung Sari menjadi pihak yang mulanya paling getol menolak kehadiran PT BAA. Bahkan terdapat aksi yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2022, yang dimotori oleh Karang Taruna Wira Giri Pati Gunung Sari dengan 3 poin tuntutan.

Tiga poin tuntutan itu yakni, pertama, meminta PT BAA angkat kaki dari Gunung Sari. Kedua, mendesak PT BAA memberikan kejelasan terkait MoU dengan Kampung Gunung Sari terkait satu pintu. Ketiga, meminta PT BAA memberikan kejelasan terkait status Koperasi Wira Giri Pati.

Dalam perjalanan waktu, tanpa ada surat jalan yang dikeluarkan oleh HMB maka masyarakat dan koperasi tidak bisa memasukan TBS ke PT BAA.

Berbagai penantian agar terjadi lagi pertemuan dengan perwakilan BAA dan HMB agar keputusan dapat diambil serta SPK dapat dikeluarkan tak kunjung juga tiba hingga kini.

Demo Wakili Siapa, Pasca Demo Hendak ke Mana?

Hingga hari ini tidak ada satu pun pertemuan yang diadakan oleh PT BAA. Sebaliknya, muncul demonstrasi yang mengatasnamakan masyarakat Segah, khususnya Petani Sawit Mandiri.

“Kalau saya lihat, demo kemarin tidak mewakili semua apirasi masyarakat Segah. Sebab, kami sebagai masyarakat yang tergabung dalam koperasi tidak mengetahui terjadinya aksi tersebut.

Bahkan dalam aksi kemarin, mereka mendukung keberadaan PT BAA dan siap pasang badan untuk PT BAA serta mengutuk keras oknum DPR yang mendiskriminasi BAA. Tapi mereka juga tidak berani menyebut oknum tersebut.

Kalau masalah dukung-mendukung, kami koperasi inilah yang pertama kali mendukung berdirinya PT BAA. Namun, permasalahan hari ini bukan masalah dukung-mendukung atau ada oknum DPR yang mendiskriminasi PT BAA melainkan lebih kepada komitmen dan janji kerja sama PT BAA dengan lima koperasi yang sampai hari ini belum ada kata sepakat.

Lalu dalam aksi kemarin, masyarakat yang sebenarnya mendukung HMB itu mengatakan bahwa operasi PT BAA tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Siapa yang menghalangi-halangi? Kami pastikan bahwa tidak ada satupun oknum anggota DPR yang menghalangi beroperasinya PT BAA.

Setelah aksi kemarin, terus terang kami juga mau lakukan aksi. Dan aksi yang kami rencanakan itu berbeda dengan aksi kemarin,” tegasnya.

Menjadi pertanyaan besar, pasca demonstrasi itu, tepatnya Kamis (23/3/2023), empat perwakilan PT BAA mendatangi pimpinan Koperasi Bukit Karya dan bertemu Kakam Tepian Buah di Kantor Kepala Kampung untuk membahas berbagai hal yang diperlukan termasuk SPK.

Mereka pun membawa formulir yang perlu diisi demi penerbitan SPK. Namun, sekali lagi dengan syarat bahwa koperasi Tepian Buah harus bertemu dengan pemerintahan Kampung Gunung Sari untuk menyelesaikan persyaratan kontrak SPK yang dibutuhkan.

“Di situ dengan tegas saya bilang saya tidak akan ketemu dengan Gunung Sari. Karena apa maksudnya PT BAA mau kami bertemu dengan Gunung Sari?

Bukankah SPK itu kami minta ke PT BAA dan bukan ke Gunung Sari? Apa kaitannya kami dengan Gunung Sari? Jadi, bingung saya,” jelasnya.

Selain diminta untuk berurusan dengan Gunung Sari, salah satu oknum BAA juga meminta agar dalam urusan antara koperasi dengan PT BAA, Anggota DPRD Berau Komisi II, Wendy Lie Jaya tidak boleh ikut campur.

“Saya katakan bahwa kalian itu salah kalau sampai mencurigai adanya keterlibatan Wendy Lie Jaya di sini. Wendy tidak ada kaitan dengan SPK-SPK yang kami urus.

Lalu terkait formulir itu, pertanyaannya mengapa baru sekarang? “Saya sempat bertanya soal itu. Tapi yang jelas kami akan pelajari dulu formulir dan alur penerbitan SPK,” terangnya.

Lazarus pun berharap agar PT BAA dapat bekerja sama dengan semua koperasi yang ada seperti PKS yang lain dan tidak hanya memakai satu pintu atau satu koperasi.

“Selama PT BAA tidak memberikan SPK dengan koperasi-koperasi yang ada, tidak akan pernah aman. Tetap ribut,” tandasnya.

Imam Habib Mustofa, Ketua Koperasi Sinar Hidup Damai Harapan Jaya menyatakan bahwa pada dasarnya, pihaknya mendukung keberadaan PT BAA. Namun, dengan catatan bahwa PT BAA dapat mendukung keberlangsungan koperasi dan petani sawit serta perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, PT BAA pun didukung jika menumbuhkan rasa kebersamaan di antara koperasi-koperasi yang ada tanpa mencari keuntungan semata.

Penegasan Lain

Senada dengan Lazarus, Kakam Tepian Buah, Surya Emi menegaskan bahwa unjuk rasa yang dilaksanakan kemarin, hanya mewakili pihak tertentu. Pasalnya, hingga demo dilaksanakan, pihaknya tidak mengetahui akan adanya aksi itu.

“Kalau memang mengatasnamakan masyarakat Segah seharusnya kampung-kampung yang ada di Segah diberitahukan agar bersama-sama menyampaikan harapannya. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa masyarakat kami tidak ada yang ikut demo,” tegasnya.

Tak hanya itu, salah satu oknum PT BAA pun meminta agar kerja sama dengan Koperasi Tepian Buah dapat terlaksana jika tidak ada pihak lain yang menunggangi koperasi, terutama Wendy Lie Jaya.

“Lalu tentang peran Wendy itu, ya sebagai anggota DPR yang membidangi Komisi II dan membantu kami untuk menyampaikan permohonan melalui hiring,” sambungnya.

Dirinya pun berharap agar PT BAA segera memberikan SPK kepada koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Segah.

Tak tinggal diam, tokoh pemuda yang mengetahui aksi di kantor DPRD, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut sama sekali tidak mewakili masyarakat Segah secara keseluruhan. “Itu hanya mewakili beberapa oknum,” ungkap Parel Yulis Dinata pemuda Tepian Buah.

Dirinya pun menyayangkan pernyataan M. Jabir, Kakam Gunung Sari dalam rapat di Kantor DPR yang menyatakan bahwa wilayah Gunung Sari lebih besar dari 12 kampung yang ada dan petani mereka lebih banyak.

“Kalau menurut kami pernyataan-pernyataan itu tidak boleh dikeluarkan. Cukup kita sendiri yang tahu.

Secara administratif mereka memang lebih besar. Tapi dengan pernyataan itu kita seakan diremehkan. Sebagai pemuda asli Segah kami merasa tersinggung dengan pernyataan seperti itu,” sambungnya.

Selain itu, dirinya mengaku bahwa Wendy sendiri selama ini murni membantu sesuai kapasitasnya sebagai DPR.

“Wendy pun tidak pernah memprovokasi kami untuk menentang BAA. Justru kami sendiri yang melihat cara kerjanya BAA sejauh ini seperti apa,” lanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dua orang dari empat perwakilan PT BAA yang mendatangi Kantor Kampung Tepian Buah, pasca demonstrasi dan membawa serta formulir untuk SPK itu belum menjawab semua pertanyaan media ini yang dikirim melalui WhatsApp.

Social Security License PT BAA, Rifky Djohan hanya menjawab satu pertanyaan media ini bahwa tidak pernah ada kata-kata dari pihak PT BAA yang melarang Wendy Lie untuk ikut campur. Sedangkan pertanyaan lain tidak dijawab dengan alasan dirinya tidak memiliki kapasitas.

Lebih dari Djohan, Bagian Legal PT BAA, Dinda yang dihubungi, belum menjawab semua pertanyaan yang diajukan media ini, Sabtu (25/3/2023). (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada