Kundapil Ketua DPRD Kukar Junaidi di Mangkurawang Darat jadi Momen Petani dan Peternak Menyampaikan Aspirasi

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Junaidi (Nur Fadillah Indah)
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Junaidi, saat Kundapil di Mangkurawang Darat, Tenggarong, Kamis malam, 6 November 2024. (Nur Fadillah Indah/Mediaetam.com)

Mediaetam.com, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (kukar) Junaidi melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kelurahan Mangkurawang Darat, Kecamatan Tenggarong, Kamis malam, 6 November 2024. Agenda tersebut menjadi momen bagi warga, tak terkecuali petani dan peternak untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Junaidi menjelaskan, tujuan atas kehadiran dirinya bersama para Kepala Dinas yaitu untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, di Mangkurawang Darat, yang merupakan salah satu lokasi basis suara yang mengantarkan dirinya menjadi wakil rakyat.

Bacaan Lainnya

Maka dari itu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, juga Camat Tenggarong pun hadir.

“Kunjungan saya pada malam hari ini sangat penting sekali karena akan ada proses pembahasan APBD Tahun 2025. Sehingga dibutuhkannya kami untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan bapak ibu sekalian. Sehingga ketika keputusan pengetukan palu APBD 2025 nanti itu bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bapak ibu. Karena bisa saja kami proses musrenbang lalu tidak lolos ketika terverifikasi di kecamatan atau di tingkat kabupaten. Sehingga penganggaran ke politik harus dilakukan,” ucap Junaidi, dihadapan ratusan warga Mangkurawang Darat.

Ketua DPRD Kukar Junaidi pun menjelaskan lebih lanjut. Dalam proses politik dan anggaran itu ada dua yaitu proses secara politik dan birokrasi. penganggaran birokrasi melalui pembahasan ke RT, setelah itu naik ke tingkat kelurahan disebut musrenbang, lalu naik ke tingkat kecamatan.

“Lalu bersaing bersama aspirasi kelurahan atau desa yang lainnya setelah itu naik ke tingkat kabupaten dan bersaing dengan 237 kelurahan dan desa di kabupaten Kutai Kartanegara. setelah dibahas tingkat kabupaten baru dibahas ke DPR, DPR tidak semuanya membahas yang membahas itu tim bangdar (badan anggaran). Lalu penganggaran secara politik itu adalah anggota DPR turun ke dapil nya yang disebut dengan kundapil dan ada juga yang namanya reses yaitu anggota DPR stop bersidang lalu turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakatnya,” ucapnya.

Junaidi juga menyampaikan pertanian menjadi prioritas. Karena ke depan, isu ketahanan pangan itu berisiko. Maka dari itu posisi petani harus dimaksimalkan, bukan hanya mendapatkan bantuan kebijakan, Fasilitas dan lainnya, tapi juga bisa mendapatkan Pendidikan Pertanian.

“Dimana kurang nya minat menjadi petani yang masih dianggap rendah,” jelasnya.

Junaidi pun berharap, dari kunjungannya ini, proses penganggaran bisa terealisasi maksimal dan pro pada petani-petani di Kutai Kartanegara. (*)

Penulis: Nur Fadillah Indah

Editor: Maulana

Bagikan:

Pos terkait