TENGGARONG – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah Z, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal tumbuh kembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Odah Etam. Tidak sekadar tumbuh, UMKM lokal dibidik untuk mampu menembus pasar modern dan memperluas jangkauan hingga ke luar daerah.
Hamdiah menekankan, langkah pertama yang menjadi prioritas DPRD adalah memastikan proses perizinan operasional bagi pelaku usaha baru maupun yang sudah berjalan tidak dipersulit.
“Kami berkomitmen agar UMKM yang baru mau tumbuh atau yang sudah berjalan tidak disulitkan dalam pengurusan izin operasinya,” ujar Hamdiah, Senin (29/12/2025).
DPRD Kukar melalui fungsi pengawasannya juga mendorong pemanfaatan ruang publik dan fasilitas pemerintah di desa-desa, seperti lapangan desa dan ruang terbuka hijau, sebagai pusat pembinaan UMKM. Fokus utamanya bukan sekadar memberi tempat, melainkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Di era digital, Hamdiah mendorong pelaku UMKM meski dalam skala kecil untuk mulai mengadopsi sistem pembayaran digital.
“Sekarang UMKM kecil-kecilan pun kita dorong pakai barcode (QRIS). Selain itu, kita latih cara pembuatannya. Mulai dari sertifikasi halal, kemasan (packaging), hingga cara penyajian dan rasa. Ini harus kuat agar UMKM di Kukar tidak hanya muncul saat ada acara saja, lalu besoknya hilang,” bebernya.
Upayakan Produk UMKM Kukar Tembus Pasar Modern
Visi besar yang diusung adalah membawa produk lokal Kukar ke rak-rak minimarket dan pasar modern. Hamdiah mengungkapkan bahwa komunikasi dengan jejaring pasar di luar Kukar, seperti Samarinda dan Balikpapan, terus dijajaki.
“Kita sedang berkolaborasi agar produk Kukar bisa masuk ke market di Samarinda atau Balikpapan. Kalau produksinya sudah hebat dan banyak, tidak mungkin hanya dijual di Kukar. Kita harus lebarkan sayap agar penghasilan keluarga mereka (pelaku usaha) meningkat,” tambahnya.
Menanggapi tantangan di wilayah hulu (ulu) Mahakam yang terkendala akses geografis, politisi ini meminta para pelaku usaha untuk tetap gigih. Ia mengakui infrastruktur jalan dan jarak menjadi tantangan nyata yang membuat biaya logistik tinggi.
“Tantangannya memang kesabaran dalam mengembangkan usaha karena lokasi yang jauh. Namun kita terus berikan support dan mencari jalan keluar agar produk dari hulu ini tetap bisa berkembang,” tuturnya.
Terkait regulasi, Hamdiah menjelaskan bahwa saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) melalui agenda reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung saat ingin mengakses bantuan peralatan maupun pelatihan SDM.
“Setelah perda disahkan, kita arahkan mereka bekerja sama dengan Dinas Koperasi agar masyarakat tahu ke mana harus melangkah jika butuh bantuan peralatan atau peningkatan kompetensi,” pungkasnya.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
