Samarinda – Ragam perencanaan mengemuka dalam pembangunan Kaltim ke depan. Angin segar bagi Bumi Etam, usulan-usulan pemerintah daerah mendapat sinyalemen difasilitas. Unsur pemerintah pusat langsung memastikan mengawal usulan Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten/kota.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, Rizal Primana, ketika mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, sebagai narasumber Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2023. Digelar di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu, 20 April 2022.
“Siap kami sampaikan kepada pimpinan semua usulan pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltim. Inilah pentingnya musrenbang di daerah. Ketika disampaikan masing-masing pemimpin daerah, pemerintah pusat mengetahui apa yang menjadi aspirasi di daerah,” ucap Rizal Primana.
Menurut Rizal, hal itu adalah bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apalagi di Kaltim bakal dibangun ibu kota nusantara (IKN) yang sangat perlu perhatian serius pemerintah pusat.
Bappenas juga mencatat rekomendasi prioritas pembangunan Kaltim.
Meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dan mendorong pemulihan dunia usaha. Ada juga rekomendasi prioritas yakni revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan infrastruktur dasar, mulai air bersih dan sanitasi di pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Bappenas juga mencatat sejumlah program besar atau (major project) di Kaltim yang diperlukan mendukung IKN. Mulai akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level provinsi, industri 4.0 pada subsektor-subsektor industri prioritas, pengelolaan terpadu UMKM Kutai Kartanegara. Penguatan jaminan usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.
Juga, pembangunan dan pengembangan kilang minyak Kota Balikpapan, penyediaan tenaga listrik/pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA Transformasi Digital.
“Semua itu, kita harapkan bisa terakomodir hingga 2024. Tentunya, banyak lagi program besar yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” jelasnya. (adv/kmf/bby)
