Kalimantan Timur – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menegaskan komitmen untuk menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menekankan pada penurunan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kasus stunting. Dalam sebuah rapat koordinasi virtual beberapa waktu yang lalu, Akmal Malik memimpin diskusi tentang pentingnya tata kelola data sebagai kunci keberhasilan program-program tersebut di tingkat daerah.
“Bagi saya, kuncinya ada di data, agar bisa menyiapkan program-program yang lebih tepat sasaran,” ujar Akmal Malik.
Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan kasus stunting di daerah.
“Selama ini kita telah bekerja maksimal, desa bekerja, kecamatan bekerja, kabupaten dan kota bekerja, provinsi bekerja, dan pemerintah pusat juga bekerja, tetapi karena kita bekerja sendiri-sendiri dan persoalannya semua mengklaim semua berhasil, sementara masyarakat mengatakan belum ada hasil, dan ini yang harus kita jawab,” tandasnya.
Akmal Malik berharap semua pihak bisa menyamakan frekuensi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk menjawab keraguan masyarakat. Dalam konteks ini, data riil menjadi kunci, dengan melakukan pencocokan data kemiskinan ekstrim dan kasus stunting.
“Kita akan hitung berapa untuk tahun berikutnya, begitu juga pemberantasan kasus stunting,” paparnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menekankan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim dan stunting harus dimulai dari desa. Dia mengajak provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk melakukan intervensi bersama-sama.
“Dengan melakukan intervensi secara bersama-sama, Insyaallah, kita dapat menekan dan memberantas kemiskinan dan stunting,” terang Akmal Malik.
Selanjutnya, Akmal Malik mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomunikasi dengan media melalui data terkait upaya dalam pemberantasan kemiskinan dan stunting.
“Saya berharap kita jawab semua itu dengan data. Dan semua itu memerlukan orkestra yang bagus, minimal antara provinsi dan kabupaten/kota, karena kita berbicara dalam konteks Kaltim,” ungkapnya, menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk mencapai kesuksesan program nasional tersebut di tingkat daerah. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim).
