Tenggarong —Para penerima Beasiswa Idaman Kukar akhirnya bisa bernapas lega. Karena APBD Perubahan 2025 telah disahkan, dan di balik beberapa pergeseran, pembayaran beasiswa sangat diprioritaskan.
DPRD Kutai Kartanegara resmi mengesahkan Raperda Perubahan APBD 2025 lewat rapat paripurna ke-16, Senin (30/9/25) malam lalu. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, serta dihadiri Wakil Bupati Rendi Solihin, anggota dewan, dan OPD terkait.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menegaskan bahwa tidak ada program baru di perubahan kali ini, hanya ada pergeseran anggaran. Tapi ada kabar yang membuat lega terutama mahasiswa Kukar. Pasalnya, beasiswa untuk sekitar 4.000 mahasiswa dipastikan segera cair setelah perubahan APBD ini diketok.
“Banyak yang nunggak bayar kos, ada juga yang kesulitan biaya kuliah. Jadi memang beasiswa ini yang paling ditunggu-tunggu,” tuturnya.
Sempat Jadi Polemik
Polemik Beasiswa Idaman 2025 mencuat setelah mahasiswa mengeluhkan nominal pencairan tahap pertama yang hanya sekitar Rp1,6 juta. Jumlah itu jauh di bawah ekspektasi, sebab sebelumnya program ini dijanjikan bisa menutup kebutuhan biaya kuliah mahasiswa penerima.
Pemangkasan nominal disebut terjadi karena lonjakan jumlah pendaftar. Dari target awal sekitar 1.348 orang, jumlah penerima yang lolos verifikasi mencapai lebih dari 4.000 mahasiswa. Anggaran dari APBD murni 2025 tidak mencukupi untuk menanggung pembayaran penuh, sehingga pemerintah daerah hanya bisa mencairkan sebagian pada tahap pertama.
Kondisi ini memicu aksi protes mahasiswa yang menuntut transparansi dan pencairan penuh sesuai janji awal. DPRD Kukar bahkan menggelar rapat dengar pendapat bersama BEM Unikarta untuk membahas solusi atas masalah tersebut.
Pemkab Kukar memastikan bahwa kekurangan beasiswa akan dibayarkan pada tahap kedua. Namun, realisasi itu baru bisa dilakukan setelah pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Alokasi tambahan sekitar Rp16 miliar telah disiapkan di dalam APBD-P, yang baru disahkan dengan total anggaran Rp11,1 triliun. Beasiswa masuk sebagai salah satu prioritas utama pencairan.
Penundaan ini tak lepas dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Anggaran tambahan atau pergeseran kegiatan hanya bisa dilakukan lewat APBD-P yang disetujui DPRD. Setelah pengesahan, perangkat daerah baru dapat menyusun dokumen pelaksanaan dan melakukan proses pencairan melalui bank penyalur.
Dengan demikian, meski ada kepastian kekurangan beasiswa akan dilunasi, mahasiswa penerima harus menunggu hingga seluruh prosedur APBD-P rampung agar dana tahap kedua benar-benar bisa dicairkan.
Penulis: Nur Fadillah Indah/ mediaetam.com
