TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menargetkan pembangunan sedikitnya 250 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat dalam menyediakan 3 juta hunian layak bagi masyarakat.
Kabid Sertifikasi, Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Disperkim Kukar, Darma Gumawang, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target tahunan ini meski harus menghadapi tantangan fluktuasi ekonomi daerah.
“Target rutin kami setiap tahun berkisar antara 200 hingga 250 unit. Kami optimistis target tersebut bisa tercapai melalui kolaborasi dengan berbagai pihak pengembang perumahan,” ujar Darma, Kamis (8/1/2026).
Fokus di Tenggarong dan Tenggarong Seberang
Sejumlah pengembang lokal telah menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan unit hunian ini, di antaranya adalah Griya Tambak Rel (GTR), Sumanis Idaman, dan Dinar Mas. Pembangunan ini direncanakan tersebar di beberapa titik strategis, terutama di Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.
Guna menarik minat masyarakat, pemerintah daerah mengambil peran penting dengan menyediakan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
“Hadirnya pemerintah adalah untuk membangun fasilitas penunjang seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan (PSU). Dengan adanya dukungan infrastruktur ini, masyarakat MBR diharapkan semakin tertarik untuk mengambil unit perumahan tersebut,” jelasnya.
Dilema Harga Material dan Daya Beli
Meski target telah ditetapkan, Darma mengakui adanya tantangan besar di lapangan. Kenaikan harga material bangunan menjadi beban bagi para pengembang, sementara harga jual unit rumah MBR saat ini dipatok statis di angka Rp182 juta.
“Kenaikan harga material bangunan adalah tantangan nyata dalam menyediakan rumah layak dengan harga terjangkau. Hal ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi, mengingat pusatlah yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga jual rumah subsidi,” tuturnya.
Darma menambahkan jumlah pembangunan juga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Namun, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan rumah yang aman dan sehat bagi warga Kukar
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
