TENGGARONG – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat mulai memberikan dampak domino hingga ke daerah. Merespons potensi gejolak harga energi dunia, Polres Kukar memperketat pengawasan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna menjamin kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.
Meski belum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait penyesuaian harga, langkah preventif diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah Kota Raja.
Kabag Ops Polres Kukar, Kompol Roganda, menjelaskan memanasnya situasi global di Selat Hormuz telah menjadi faktor pemicu kenaikan harga minyak yang sulit dihindari.
Menyikapi hal ini, Polres Kukar menggelar koordinasi intensif dengan Mabes Polri melalui zoom meeting pada Selasa (31/3/2026) siang.
“Kami tidak menunggu pengumuman resmi untuk bergerak. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan distribusi BBM tetap lancar dan mencegah terjadinya gejolak sosial di tengah masyarakat,” ujar Kompol Roganda, (31/3/26).
Ultimatum Tindakan Penimbunan BBM
Polres Kukar telah menetapkan tiga pilar utama dalam menghadapi situasi ini, yakni monitoring ketat, imbauan anti-panik dan peningkatan patroli.
Pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan BBM. Roganda menyebut tindakan yang menyebabkan kelangkaan dan keresahan masyarakat akan diproses secara hukum.
“Kami akan menindak tegas para pelaku atau oknum yang mencoba melakukan penimbunan. Jika ada yang melanggar aturan hingga menyebabkan kepanikan warga, kami lakukan penegakan hukum. Sejauh ini dalam satu bulan terakhir di 2026, belum ditemukan kasus penimbunan, namun potensi itu tetap kami waspadai,” tegasnya.
Hingga saat ini, pasokan BBM di wilayah Kukar dilaporkan masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan pokok, sektor industri, hingga pertambangan. Polres Kukar memastikan koordinasi dengan pengelola SPBU di seluruh wilayah terus berjalan demi menjamin stabilitas pasokan.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan hanya mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan energi nasional.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
