Mediaetam.com, Berau – Pengerjaan proyek bronjong Tahun Anggaran 2022 pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Berau belum terealisasi sepenuhnya.
Dari 11 paket bronjong yang dikerjakan itu, hanya 6 yang mampu diselesaikan hingga 31 Desember 2022.
Itu berarti, baru 80 persen lebih atau sekitar Rp 56 miliar anggaran yang terserap dari DBH-DR senilai Rp 70 miliar yang dibutuhkan untuk pengerjaan bronjong secara keseluruhan.
“Masih sekitar 11 persen lebih atau 14 miliar yang belum diserap. 14 miliar itu yang akan menjadi anggaran untuk pengerjaan bronjong-bronjong yang belum selesai,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, Hendra Pranata, Selasa (07/02/2023).
6 proyek yang belum selesai dikerjakan itu terletak di Gunung Tabur, Limunjan, dan Sukan.
Yang lain lagi terdapat di Bedungun. Untuk di Bedungun yang sudah diselesaikan yakni di daerah Rawa Indah. “Yang belum di Cetarum,” sambungnya.
Sebelum pengerjaan dimulai, ungkap Kabid Hendra, memang telah dibuat penelitian dan perencanaan; termasuk menentukan lokasi, menyediakan akses jalan menuju titik yang mau dibangun, ketersediaan material dari sumber terdekat, hingga kendala yang sudah diduga dapat terjadi.
“Kita kalau merencanakan itu detail. Jadi, sebelum merencanakan semuanya ini, ada yang namanya master plan,” ungkapnya.
Berdasarkan master plan itu, sejumlah titik yang mau ditangani, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Namun, tak dapat dimungkiri bahwa selalu ada kendala yang datang.
Kendala-kendala itu yang menyebabkan 6 paket proyek itu tidak dapat diselesaikan tepat waktu, walaupun sudah ditargetkan selesai pada 31 Desember 2022.
“Ada yang kontraktornya dapat batunya dekat. Ada yang perjalanan materialnya lancar. Ada yang lokasinya ternyata mudah diakses. Beruntung dia dapat mengerjakan tepat waktu. Ternyata banyak juga yang materialnya tidak berjalan lancar,” lanjutnya.
Menanggapi media ini terkait alasan di balik kendala yang tidak dapat diatasi jika perencanaan sudah sangat detail, Hendra menegaskan bahwa itu karena hukum alam dan rencana Tuhan.
“Prinsipnya begini. Kita kembali lagi ke hukum alam bahwa manusia merencanakan, Tuhan juga yang menentukan. Tuhan berkehendak lain. Diturunkannya hujan,” bebernya.
Akibat campur tangan Tuhan dan hukum alam itu, tidak semua paket proyek itu mampu diselesaikan. Hanya 5 paket yang mampu diselesaikan.
Itu pun belum benar-benar dinyatakan selesai, sebelum dibuatkannya pelaporan pada tanggal 25 Februari 2023.
“Kalau kemarin, yang paling parah itu kan di Gunung Tabur. Kontraktor menargetkan akan menyelesaikan itu 60 hari sejak Desember. Berarti dua bulan, kan?” jelasnya.
Pihaknya pun berharap agar pada akhir Maret nanti proyek-proyek yang belum selesai dikerjakan itu dapat diselesaikan.
“Mudah-mudahan Maret itu clear sudah, supaya kita mengurus proyek yang baru,” harapnya.
Untuk tahun 2023, kalau anggaran untuk proyek bronjong dikeluarkan sejak awal, maka proyek bronjong akan dibangun kembali.
Namun, bila anggarannya baru dikucurkan pada bulan-bulan terakhir pada tahun anggaran berjalan maka pihaknya memilih angkat tangan dan menyerah.
“Kalau dikeluarkannya Maret, April, itu kan enak kita kerjakan. DBHDR itu kira-kira ada, tapi tidak sebesar yang dulu. DBHDR itu anggaran spesific green. Anggaran itu memang untuk pengelolaan kehutanan, dan harus diselesaikan sebelum tahun 2024,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari DPUPR khususnya Kabid Hendra terkait pertanyaan media ini; “Bagaimana dengan 5 proyek yang sudah selesai itu? Apakah secara kualitas pengerjaannya bagus dan secara teknis volumenya tercapai?”
Hendra berjanji untuk memberikan data-data itu kepada media ini. Namun, data-data itu belum diberikan walau sudah diminta berkali-kali baik ketika bertemu dengannya secara langsung, maupun melalui WhatsApp. (*/Elton Wada)
Editor: Elton Wada
