MUARA KAMAN – Akses transportasi di Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, kian memprihatinkan. Sepanjang 15 kilometer (km) jalan poros desa yang menjadi urat nadi mobilitas warga dilaporkan rusak berat dengan kondisi tanah bergelombang serta lubang-lubang dalam yang mengancam keselamatan pengendara.
Kondisi infrastruktur yang seolah “terlupakan” ini memaksa warga melakukan perbaikan secara mandiri (swadaya) demi meminimalisir angka kecelakaan yang terus menghantui.
Kepala Desa Benua Puhun, Ardinansyah, mengungkapkan jalan ini memiliki peran strategis karena menghubungkan Desa Benua Puhun dengan sejumlah desa lain seperti Desa Teratak, Lekaq Kidau, hingga Rantau Hempang.
Namun, meski menjadi satu-satunya akses utama, perhatian dari pemerintah daerah dinilai masih nihil. Ironisnya, peninjauan lapangan oleh pejabat terkait sudah dilakukan sejak setahun lalu namun tanpa realisasi hingga kini.
“Kondisi jalan di sini sangat memprihatinkan. Tahun lalu (2025), jalan poros ini sudah ditinjau oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, namun hingga saat ini belum ada respons sama sekali,” ujar Ardinansyah, Selasa (31/3/2026).
Kondisi Kian Parah saat Hujan
Kerusakan jalan ini mencapai titik paling krusial saat musim hujan tiba. Jalanan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin, mengakibatkan banyak pengguna jalan tergelincir. Dampaknya melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti menghambat akses anak-anak menuju sekolah, mobilisasi warga menuju fasilitas kesehatan serta distribusi hasil pertanian dan perikanan warga.
“Kami akhirnya bersama warga melakukan perbaikan secara swadaya. Kami berharap jalan ini segera diperbaiki karena penduduk di sini sudah banyak dan jalannya sangat padat dilintasi masyarakat,” tambahnya.
Respons Pemerintah
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, memberikan jawaban bagi warga Benua Puhun. Ia memastikan pada tahun 2026 ini, tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di desa tersebut.
Linda menyebut faktor finansial pemerintah daerah menjadi penghambat utama pembangunan infrastruktur di wilayah hulu tersebut.
“Untuk 2026 ini belum ada pekerjaan perbaikan jalan di Desa Benua Puhun. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tak punya anggaran. Jika kami ada anggaran, pasti mau saja melakukan perbaikan. Tapi saat ini anggaran kita terbatas, sehingga pembangunan dilakukan sesuai ketersediaan yang ada,” tegas Linda.
Kondisi ini menambah daftar panjang ketimpangan infrastruktur di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara, di mana warga harus bertaruh nyawa di jalan rusak sementara pemerintah daerah mengaku mengalami defisit anggaran untuk perbaikan jalan poros.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
