Mediaetam.com, Kukar – Dilema terkait nasib tenaga honorer Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum pasti arahnya kemana. Terlebih, adanya wacana penghapusan tenaga honorer yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Men PAN-RB) yaitu Tjahjo Kumolo.
Dalam hal ini Forum Tenaga Honorer Kukar (FTHK) menyampaikan keluhannya dengan mengirimkan surat kepada DPRD Kukar. Pihak DPRD Kukar pun menerima surat tersebut dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan FTHK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan BKPSDM, dan BPKAD, pada Selasa, (23/5).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin mengatakan RDP ini dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga honorer Kukar, terutama dibidang administrasi. Lantaran tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tenaga kerja honorer di bidang administrasi untuk memiliki formasi di jajaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dari FTHK mengharapkan ada penerimaan formasi administrasi yang bisa dibuka, seperti halnya dengan PPPK yaknk guru dan tenaga kesehatan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin. Selasa, (23/5/2023).
Menurutnya, permasalahan ini harus ditindaklanjuti dengan membahas lebih mendalam bersama pihak OPD teknis yakni BKPSDM sebelum menyurat ke Kemen PAN-RB.
“Kami DPRD Kukar selalu siap mengawal apa yang menjadi keluhan teman-teman tenaga kerja honorer. Sepeti halnya kemarin dengan tenaga kependidikan, kesehatan, kami mengawal sampai ke KemenPAN-RB,” ungkapnya.
Baharuddin menambahkan karena hal ini ranahnya ada pada Pemerintah, pihaknya hanya bisa mengusulkan terkait dengan Perbup nanti seperti apa. “Jadi kita serahkan ke Pemerintah. Tetapi kami akan jalin komunikasi, bagaimana supaya ada perubahan-perubahan yang diharapkan oleh teman-teman honorer,” tuturnya.
Tercatat, pada database KemanPAN-RB tenaga honorer Kukar mencapai 6.766 orang, dengan diantaranya ialah tenaga pendidik, kesehatan, teknis dan admistrasi. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh (BKPSDM) Kukar diseluruh OPD Kukar. (Indah Hardiyanti)
