Kukar – Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menerangkan, Kukar terus mengejar percepatan digitalisasi daerah. Dia pun telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Satuan Tugas Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Rakornas P2DD ini bertujuan untuk percepatan penerapan sistem digitalisasi di daerah. Percepatan digitalisasi yang dimaksudkan, baik dari sisi realisasi penerimaan maupun pengeluaran anggaran yang dikelola di masing-masing daerah.
“Rakornas ini merupakan upaya konkret sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” sebutnya.
Rendi Solihin juga mengatakan bahwa Pemkab Kukar siap mengikuti instruksi dari Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Percepatan dan Satuan Tugas Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk diketahui, penguatan kebijakan digitalisasi transaksi keuangan daerah ini, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pun telah memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%.
“Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” jelas Menko Airlangga. (Advertorial)
