PAD Belum Capai 10 Persen, DPRD Berau Minta BUMD Beri Kontribusi

Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah saat menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ Berau Tahun Anggaran 2022. [Elton Wada / Mediaetam.com]
Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah saat menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ Berau Tahun Anggaran 2022. [Elton Wada / Mediaetam.com]

Mediaetam.com, Berau – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau belum mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau sejumlah Rp 3,5 triliun.

Karena itu, DPRD Berau meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah (perusda) yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal untuk turut berkontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Berau.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah usai Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2022, Senin (17/4/2023).

Menurut Syarifatul, PAD Berau saat ini belum mencapai target 10 persen. Padahal APBD Berau tahun 2023 sudah lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Ya kalau APBD kita Rp 3,5 triliun, PAD kita Rp 350 miliar. Karena PAD yang ada kan hanya Rp 299 miliar. Sehingga masih jauh,” ungkapnya.

Jumlah PAD yang masih berada di bawah target 10 persen itu mau tidak mau menuntut pemerintah daerah agar mendorong BUMD yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal untuk turut berkontribusi.

Tiga BUMD atau perusahaan daerah yang sempat disoroti itu yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB Lati, dan PT Hutansanggam Labanan Lestari (HLL).

Kinerja dan capaian tiga perusahaan itu, ungkap Syarifatul saat ini belum diketahui secara jelas.

Pasalnya, LKPJ Bupati Berau pada paripurna sebelumnya hanya berisikan angka-angka dan persentase capaian tanpa ada penjelasan yang mendetail.

Padahal laporan yang mendetail sangat diperlukan agar DPRD Berau dalam tupoksinya dapat mengetahui kontribusinya bagi daerah.

Lebih dari itu, agar DPRD dapat membuat perbandingan atas capaian yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan itu pada tahun lalu dan tahun ini.

“Karena potensi terbesar pertama PAD sebetulnya dari perusda-perusda itu,” lanjutnya.

Secara khusus, Syarifatul menyoroti kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal yang tidak maksimal hingga belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Kami dorong perusda-perusda yang ada terutama PDAM yang dulu targetnya Rp 1,9 triliun. Kenapa di tahun ini menurun juga, hanya Rp 663 miliar,” tandasnya.

Syarifatul meminta agar kinerja dan pencapaian PDAM perlu disampaikan lebih detail termasuk alasan di balik tidak tercapainya target itu.

“Maksud kami itu, capaian untuk PDAM itu berapa kilo untuk berapa orang. Jadi lebih detail lagi,” bebernya.

Karena itu, Syarifatul pun meminta Pemkab Berau untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan daerah itu agar lebih banyak lagi memberikan kontribusinya untuk peningkatan PAD Kabupaten Berau.

“Sekarang ini kan APBD kita sudah meningkat. Tahun 2024, tahun depan, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi harapan kami dari postur APBD itu, PAD harus 10 persen,” kuncinya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada

Bagikan:

Pos terkait