Mediaetam.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menuturkan dirinya menghormati pertemuan 8 partai DPR yang diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa untuk tolak usulan sistem pemilu coblos partai pada Pemilu 2024.
Hasto mengatakan pertemuan tersebut bagus karena merupakan salah satu bagian untuk berdemokrasi.
Dia berpendapat hal tersebut biasa dan sering dilaksanakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ketika bertemu dengan rakyat.
“Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” tutur Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).
Selain Mahkamah Konstitusi (MK), melalui judicial review. Dirinya menilai wacana tentang sistem pemilu proporsional tertutup juga menjadi wewenang mereka yang partainya menduduki DPR dengan fungsi legislasi.
Akan tetapi, Hasto secara tegas mengatakan partainya akan tetap memberikan usulan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, sistem proporsional tertutup dapat meminimalisir ongkos pemilu tidak sedikit.
Dari hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) yang juga menjadi kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus merogoh uang sebesar Rp5-100 miliar agar dapat terpilih sebagai anggota DPR.
“Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggotan dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Hasto mengatakan saat ini anggota dewan didominasi oleh banyak pengusaha.
Dirinya berdalih partainya hanya memberikan solusi terkait masalah itu.
Namun, dirinya tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya tentang wacana 2 sistem pemilu tersebut kepada MK. Saat ini perkara tersebut sedang disidangkan oleh MK.
“Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review,” tuturnya.
8 partai yang ada di DPR di hari yang sama mengadakan pertemuan yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas tentang penolakan wacana sistem proporsional tertutup yang saat ini hangat diperbincangkan.
Kedelapan fraksi DPR yang mengadakan pertemuan adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para ketua umum masing-masing partai, diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pada pertemuan tersebut, mereka meminta supaya MK tetap menggunakan aturan dengan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
Sumber : PDIP Respons Pertemuan 8 Parpol Tolak Pemilu Coblos Partai
Editor : Eny Lestiani
