Samarinda – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kaltim akan menggagas desain besar terkait transformasi energi dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan persiapan Kaltim sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Undang-undangnya, Kalimantan Timur dan provinsi di Kalimantan menjadi mitra IKN. Artinya bukan lagi menjadi daerah penyangga, yang kalau dibutuhkan terkoneksi dengan IKN. Tapi relasi untuk penyuplai IKN,” kata Sri Wahyuni saat Forum Group Discussion (FGD) Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri di Hotel Harris Samarinda, Senin (20/11/2023).
Saat Kaltim menjadi mitra IKN, perhatian utama adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh Kaltim kepada IKN dan sebaliknya. Sri Wahyuni menekankan perlunya memahami karakter, produk, dan potensi yang dimiliki oleh daerah mitra.
Sekda Sri Wahyuni mengakui bahwa saat ini Sulawesi Tenggara dan daerah sekitarnya sudah berkontribusi dalam menyuplai bahan material bangunan untuk IKN. Selain itu, Sulawesi Selatan telah siap sebagai daerah penyangga pasokan pangan, sebelumnya sudah terkoneksi dengan Provinsi Kaltim.
Pentingnya ketersediaan dan ketahanan pangan menjadi fokus, terutama dalam mengidentifikasi hubungan antara kabupaten kota di Kaltim dengan IKN.
“Ini bisa terpetakan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, juga komoditas perdagangan industri dan lainnya,” ungkapnya.
Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kaltim berencana menginisiasi desain besar untuk transformasi energi dan ekonomi. Kolaborasi dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2024 akan melibatkan kajian yang melibatkan kabupaten dan kota.
Sri Wahyuni berharap bahwa kajian yang dilakukan oleh GIZ, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akademisi, serta melibatkan kabupaten dan kota, dapat membuka informasi tentang potensi komoditas, kebutuhan produksi, dan lokasi sentra produksi.
“Saya menganggap FGD menjadi media yang sangat baik bagi provinsi untuk mendapat informasi awal dari kabupaten dan kota,” harapnya. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
