Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama sejumlah stakeholder resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Adendum NPHD untuk mendukung penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Rabu (19/3).
Bupati Kukar, Edi Damansyah, memimpin langsung prosesi penandatanganan NPHD, yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, serta aparat keamanan dari Kodim 0906/Kukar, Kodim 0908/Bontang, Polres Kukar, dan Polres Bontang.
Dalam sambutannya, Edi Damansyah menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk PSU telah direncanakan secara matang sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami memastikan bahwa pembiayaan PSU dilakukan dengan efisiensi sesuai arahan nasional. Ini menjadi prioritas utama agar seluruh tahapan pemilu berjalan lancar,” ujar Edi.
Ia juga mengapresiasi kerja sama berbagai pihak yang telah terlibat dalam proses ini. “NPHD ini merupakan tahap akhir dalam pengajuan pembiayaan yang telah diverifikasi sesuai dengan mekanisme peraturan Menteri Dalam Negeri. Harapan kami, seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa penyesuaian dalam anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk PSU mencapai Rp62,432 miliar dari usulan awal sebesar Rp82,848 miliar. “Ada efisiensi sebesar Rp20,416 miliar yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat, dana ini akan segera dicairkan,” jelas Rinda.
Edi Damansyah juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam PSU yang akan berlangsung pada 19 April 2025. “Gunakan hak pilih dengan bijak dan pastikan PSU berjalan sukses, aman, dan kondusif,” pungkasnya.
