TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memastikan program unggulan Rp150 juta per RT mulai dijalankan pada 1 Januari 2026. Program ini menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Aulia menegaskan pembangunan tidak lagi berjalan dari atas ke bawah. Kini masyarakat diberi ruang penuh untuk merencanakan dan mengeksekusi pembangunan langsung di lingkungannya. “Program ini bukan hanya untuk kalian, tapi dijalankan oleh kalian. Semua warga berhak dilibatkan tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dirinya meminta agar dana tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pengurangan kemiskinan ekstrem hingga peningkatan pelayanan publik di tingkat RT. Menurutnya, Pemkab Kukar bertugas sebagai regulator, sementara eksekusi program berada di tangan masyarakat.
“Pemerintah hanya mengatur jalannya program. Yang menjalankan adalah warga. Harus terasa manfaatnya bagi lingkungan sekitar,” jelas Aulia.
Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan bersama. Jika ada penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak tepat, masyarakat diminta untuk melapor melalui sistem Pendekar Idaman, yang akan menindaklanjuti laporan tersebut secara resmi. “Kalau ada penyelewengan, laporkan. Jangan takut. Pendekar Idaman siap bergerak,” ujarnya.
Seluruh RT di Kukar, baik di kota hingga pelosok, akan menerima dana yang sama tanpa melihat perbedaan pilihan politik, letak wilayah, maupun kondisi sosial. “Tidak ada yang dibeda-bedakan. RT dekat, jauh, menang atau kalah Pilkada, semuanya dapat sama,” katanya.
Penggunaan Harus Tepat
Aulia juga meminta agar kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi warga yang kesulitan membeli beras, anak putus sekolah karena biaya, ataupun tidak mendapat pendidikan agama. “Pastikan tidak ada yang kesulitan makan. Tidak boleh ada anak berhenti sekolah. Setiap RT wajib punya guru ngaji,” imbaunya.
Untuk menjaga transparansi, para ketua RT diminta menyelenggarakan musyawarah secara terbuka dan menghadirkan semua warga, bukan diwakili oleh segelintir orang. Musyawarah ini akan menjadi forum penting dalam menentukan arah penggunaan dana pembangunan lingkungan. “Jangan pakai perwakilan. Semua warga harus hadir dalam musyawarah RT,” tegas Aulia.
Terakhir, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari desa hingga masyarakat luas, untuk memperkuat kolaborasi demi memajukan Kukar secara merata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai dengan kerja sama. “Saatnya kita berkolaborasi. Dengan kebersamaan, Kukar akan semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
