Mediaetam.com, Tenggarong – DPRD Kukar gelar rapat paripurna ke tiga di Ruang Paripurna DPRD Kukar, Selasa (27/4/2021) siang. Agenda tersebut dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kukar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun anggaran 2020.
Penyampaian rekomendasi setebal 38 halaman tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dihadapan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung dan seluruh anggota DPRD Kukar yang dihadiri secara langsung maupun virtual.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengungkapkan ada beberapa hal yang disoroti terkait LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Kukar tahun anggaran 2020.
Pertama terkait Covid -19, dalam LKPJ tidak ada disampaikan laporan pelaksanaan Covid-19. Sementara menurutnya permasalahan ini penting tidak hanya Kukar tetapi di nasional juga menjadi perhatian.
“Sejauh mana pelaksanaan penanganan Covid-19 dilaksanakan, apakah ada kendala seperti apa itu, namun tidak ada laporan yang disampaikan,” ucap politisi Golkar ini.
Kedua, terkait banyaknya keterlambatan pembayaran dengan pihak ketiga. Ini cukup menjadi perhatian DPRD Kukar dan ia berharap hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya.
Ketiga yakni berkaitan degan sistem pemberian hibah kepada pihak ketiga , selama ini kegiatan tersebut harus bupati yang mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan hibah.
“Kalau kita lihat ini memperpanjang bikrokrasi sementara saya menilai berkaitan itu cukup rekomendasi kepala dinas yang lebih mengetahui secara teknis,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin memberikan apresiasi atas masukan DPRD kepada pemerintah daerah.
“Semua komisi sudah memberikan rekomendasinya. Kami yakin tak lain dan tak bukan pasti untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah tahun berikutnya,” tutupnya. (Akbar)
