Mediaetam.com, Berau – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau dinilai sudah bekerja dengan baik karena daya serap atau realisasi anggarannya mencapai 88,27 persen.
Kendati demikian masih terdapat salah satu program DPUPR yang daya serap anggarannya dinilai masih kecil. Program itu yakni penataan bangunan gedung, dengan daya serap mencapai 54,47 persen.
Penilaian itu terdengar saat Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2022, yang laporannya dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, pada Senin (17/4/2023).
Syarifatul menegaskan bahwa realisasi anggaran untuk penataan bangunan dan gedung selama tahun 2022 lebih rendah daripada pembangunan infrastruktur lainnya.
Karena itu, dirinya meminta keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program DPUPR tersebut.
Selain itu, dirinya mengimbau agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan program itu dan berusaha menemukan solusi yang tepat agar realisasi pemanfaatan anggaran dapat meningkat di tahun 2023.
Tak hanya daya serap yang dinilai masih rendah, proyek pembangunan gedung milik DPUPR Berau pada tahun 2022 juga sebenarnya tidak lebih banyak dari pembangunan infrastruktur lainnya.
“Yang paling banyak kan jalan dan jembatan. Soal gedungnya kan agak-agak minim,” sambungnya saat ditemui media ini usai rapat.
Karena itu, pogram tersebut mesti diperhatikan sebab terdapat proyek pembangunan gedung rumah sakit yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun ini.
“Yang menjadi catatan kami, kan nanti APBD kita banyak tersedot untuk pembangunan rumah sakit.
Jadi, harapan kami, ini jangan hanya menjadi proyek multiyears saja lalu ke depannya mangkrak.
Karena ini uang rakyat yang dipakai ratusan miliar, harapan kami bisa berjalan sesuai progres,” tegasnya.
Selain perhatian pada pembangunan rumah sakit, Syarifatul pun berharap agar pemerintah mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal.
“Karena rumah sakit dengan tipe tinggi begitu, Tipe B, tidak mungkin SDM-nya asal-asalan.
Jadi sekarang mulai beri kesempatan kepada dokter-dokter lokal untuk bersekolah.
Dan kalau bisa memberikan peluang kepada mahasiswa yang lulus di bidang kedokteran agar ada banyak dokter yang direkrut,” pintanya.
Menyinggung soal kelanjutan pembangunan gedung baru kantor Disbudpar yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, Syarifatul menegaskan bahwa pihak DPRD Berau akan terus mendorong agar gedung tersebut dapat diselesaikan.
Pasalnya, bangunan tersebut merupakan bangunan yang mangkrak karena tidak difungsikan dan dilanjutkan pembangunannya. Padahal pariwisata membutuhkan kantor baru yang layak.
“Karena kita tahu kan pariwisata itu sektor unggulan kita. Karena itu perlu juga disupport tempat yang lebih representatif,” imbuhnya.
Dirinya pun mengakui bahwa memang tidak mungkin melanjutkan pembangunan gedung baru kantor Disbudpar Berau senilai Rp 17 miliar itu, jika anggaran yang disiapkan hanya sejumlah Rp 5 miliar.
“Kemarin kita juga ketok anggaran tapi yang dikucurkan hanya Rp 5 miliar. Itu kasihan sekali karena masih jauh dari anggaran yang diperlukan,” tandasnya.
Karena itu, pihak DPR akan mendorong lagi pembangunan gedung itu pada anggaran perubahan, agar segera diselesaikan, mengingat APBD Berau tahun ini cukup mumpuni.
“Biar tidak jadi temuan KPK. Karena sudah digelontorkan anggaran tapi tidak dimanfaatkan untuk apa,” kuncinya. (*/Elton Wada)
Editor: Elton Wada








