JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Dr. H. Sunggono, baru-baru ini menghadiri acara pembahasan terkait usulan Sekolah Rakyat yang diadakan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (21/4). Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Plt Kadis Sosial Kukar, Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD, Toni Bowo Satoto, serta perwakilan dari Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Dr. Sunggono menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu. Program ini merupakan salah satu inisiatif besar yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih, bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Proses verifikasi usulan Sekolah Rakyat ini mendapat dukungan penuh dari tim verifikator yang terdiri dari berbagai perwakilan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Tim verifikator yang terlibat antara lain Agung Hendrawan dan Valerina Gloria dari Kemensos, Tut Wijayanti dari Kemendagri, serta Budi Darma dari Kemendikbud, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan lancar dan sesuai prosedur.
Dalam usulannya, Pemkab Kukar mengajukan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dua di antaranya terletak di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Setelah melalui verifikasi, pihak Kemensos RI menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh kepada daerah-daerah tersebut, termasuk dalam hal perizinan, penyediaan lahan, perekrutan tenaga pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana lainnya.
Acara ini juga membuka kesempatan bagi para kepala daerah dari berbagai wilayah untuk mengajukan pertanyaan terkait Sekolah Rakyat, sekaligus memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persiapan dan implementasi program tersebut. Dalam pembahasan ini, banyak daerah yang mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Para kepala daerah mengajukan permohonan kepada Kemensos untuk melakukan asesmen lebih lanjut, sehingga program ini bisa segera dilaksanakan dengan efektif.
Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan sarana mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. “Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat aksesnya ke pendidikan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan mendapatkan tempat untuk tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujar Dr. Sunggono.
Selain itu, Dr. Sunggono menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara lebih akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang diterima adalah anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan akses pendidikan. Program ini juga telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 oleh Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mendukung pemerataan pembangunan, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.
Dengan rencana renovasi dan revitalisasi sekolah, serta pembentukan Sekolah Rakyat yang kini tengah dalam tahap verifikasi, Pemerintah Indonesia berupaya keras mewujudkan program pendidikan yang inklusif. Program ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan berkualitas yang selama ini sulit mereka dapatkan.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka agar dapat lebih maju. Ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan negara.
