Tak Hanya Pemeliharaan, Suplai Daya PLTU Juga Jadi Alasan Pemadaman Listrik Bergilir di Berau

Mediaetam.com, Berau – Pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan (UP3) Berau secara bergilir selama 23 hari dan direncanakan hingga 16 Maret mendatang sungguh meresahkan masyarakat.

Pemadaman ini melahirkan banyak pertanyaan dan gugatan dari masyarakat, termasuk Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Berau dan aliansi masyarakat lainnya.

Tanggapan itu ditunjukkan secara konkret oleh DPD KNPI Berau melalui aksi demonstrasi yang dilaksanakan di depan Kantor PLN UP3 Berau, Jalan SA Maulana, Tanjung Redeb, Jumat (24/02/2023).

Manager Unit Pelayanan PLN Tanjung Redeb, Muhammad Akhlis menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir saat ini tidak hanya terjadi karena pemeliharaan (maintenance) PLTU Lati tetapi juga karena faktor suplai daya.

“Persoalan pemadaman sekarang memang kondisinya dari PLTU Lati, karena pemeliharaan mesin,” tegasnya.

Selain itu, daya listrik tidak dapat dialirkan secara penuh karena PLTU Lati memiliki wilayah usaha sendiri.

“Jadi, dia tidak menyuplai full daya ke PLN tapi prioritas juga ke wilayah usaha dia, ke tambang PT Berau Coal,” sambungnya.

Daya yang tersedia di PLTU Lati saat ini sejumlah 9 megawatt (MW). Dari jumlah itu, suplai ke PLN hanya 5 MW. Sedangkan ke tambang batubara 4 MW.

Selain PLTU Lati, kondisi PLTU Teluk juga belum prima. Jika PLTU Teluk ini dilakukan pemeliharaan maka akan terjadi pemadaman lebih banyak lagi.

Lebih dari itu, PLN juga tidak bisa berharap banyak dari surplus 6 MW dari jaringan interkoneksi Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

“Kalau dari Tanjung Selor ke Tanjung Redeb ini ya itu, kondisinya betul ada. Tapi saat ini tidak aktif karena memang ada pemeliharan juga di Tanjung Selor. Jadi, belum bisa disalurkan ke Tanjung Redeb. Itu sih kondisinya,” bebernya.

Jadi total keseluruhan daya dari PLTU itu 3×5 atau sejumlah 15 MW.

“Itu seharusnya. Tapi total padamnya 5 MW. Maka sisa 10 MW. Sedangkan suplai ke tambang bisa 4-5 MW,” lanjutnya lagi.

Akibat adanya wilayah usaha ini, prioritas daya tentu disalurkan ke sana. Apalagi manajemen PLTU berbeda atau berada di luar kewenangan PLN.

“PLTU itu sendiri di luar dari manajemen PLN dan mereka tidak kontrak exist power, jadi capable ibaratnya,” tandasnya.

Akibatnya terdapat kebijakan dan ketentuan tersendiri yang dimiliki oleh pihak PLTU terkait aliran daya ini. “Jadi ketentuan mereka 5 MW, ya 5 MW saja yang disuplai ke kami,” tegasnya.

Meskipun terdapat juga kontrak jual beli dengan PLN, kekuatan dan suplai daya untuk PLN tetap terbatas. Bahkan, pihak PLN hanya mendapat sisa aliran daya yang telah terkonversi itu.

“Kalau mereka tidak mau suplai ke PLN ya tidak apa-apa,” sanggahnya.

Kekuatan daya dan kondisi beban yang tidak mencukupi ini akhirnya membuat PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir di Tanjung Redeb.

“Kondisi beban di Tanjung Redeb ini kan fluktuatif. Jadi, mana daerah yang kita bisa kondisikan dengan daya yang ada, kita bisa nyalakan dulu.

Jadi, memang kalau dia padam 3 jam, ternyata bisa dua jam. Jadi bisa maju, bisa juga mundur. Jadi, kami akan infokan dulu satu jam sebelum pemadaman,” tambahnya.

Secara khusus, pihak PLN akan meminta PLTU Lati agar pada saat beban puncak, daya tidak disuplai langsung ke perusahaan tambang, tetapi ke PLN.

Hal itu dimaksud agar daya yang dibebankan ketika pemadaman terjadi berlangsung lebih sedikit. Pasalnya, saat ini pemadaman bisa mencapai 7-8 MW.

“Tapi mudah-mudahan dari pertemuan berikutnya, ada komitmen dari pihak Lati untuk bisa suplai full ke PLN,” tandasnya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada