BONTANG – Program bedah rumah yang dilakukan dinas terkait dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang dalam Rapat Paripurna, di Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long.
Terkait pendataan rumah-rumah yang seharusnya menerima bantuan bedah rumah tersebut. Faktanya, warga yang mendapatkan pembedahan rumah tidak sesuai di lapangan terkait pengadaan bedah rumah.
“Ada dimana penerima bantuan bedah rumah ini tinggal dirumah kos, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik asli rumah kos tersebut untuk membenahi atau merenovasi,” ucapnya saat rapat paripurna, Senin (27/11/2023).
Disini dinilai adanya kekeliruan yang terjadi, dimana mengenai pemilihan kriteria rumah untuk melakukan bedah rumah. Rumah kos yang dirasa kurang layak tinggal adalah bukan tanggung jawab pemerintah.
“Sebab, yang tinggal di situ kan penyewa saja, yang enak pemiliknya kalau rumah kosnya dibantu oleh bantuan pemerintah. Padahal masih banyak penerima yang pantas menerima bantuan ini,” tegasnya.
Dirinya meminta kepada para dinas terkait untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai hak kepemilikan tanah dan rumah bagi penerima bantuan.
“Saya ingin bantuan tersebut kesasaran yang tepat, dinas yang bersangkutan bisa memperoleh data yang akurat dari RT atau kelurahan dan begitu seterusnya, karena mereka yang lebih mengetahui warganya,” paparnya.
Dalam hal tersebut, langsung turut ditanggapi oleh Wali Kota Bontang, yakni Basri Rase. Dirinya ingin berkoordinasi dengan pihak terkait dan menindaklanjuti bantuan yang tidak tepat sasaran itu.
“Perlu evakuasi langsung dengan mendatangi lokasinya,” tutupnya. (Bita/Advertorial/DPRD Bontang).
