TPP PPPK Turun Drastis, DPD PPNI Berau Komitmen Kawal Hak Perawat

Mediaetam.com, Berau – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Berau berkomitmen untuk mengawal hak para perawat.

Komitmen tersebut dibangun untuk menanggapi polemik terkait besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 yang jumlahnya berkurang secara drastis.

Karena itu, organisasi yang mewadahi seluruh perawat di Bumi Batiwakkal tersebut menilai bahwa besaran TPP untuk PPPK tidak sesuai dengan tuntutan profesionalisme yang sangat besar dan mesti ditanggung oleh para tenaga kesehatan (nakes), khususnya para perawat.

Ketua DPD PPNI Berau, Ns. Mulkin mengatakan bahwa sebagai organisasi profesi yang profesional, DPD PPNI tentu akan memperjuangkan nasib para perawat. Pasalnya, terdapat banyak sekali permasalahan di dunia keperawatan.

Salah satu permasalahan yang benar-benar dialami yakni kesejahteraan para perawat. Kesejahteraan itu akan menjadi prioritas yang mendasari perjuangan DPD PPNI.

“Intinya, tentang TPP kita berharap ada kesamaan, karena nakes ini dituntut profesionalismenya. Untuk TPP di Berau khusus nurse sebesar Rp 3,9 juta di wilayah perkotaan.

Kemudian, untuk D3 itu sebesar Rp 3,4 juta. Kita melihat lagi yang beredar di media bahwa untuk TPP khusus PPPK di kota itu Rp 750 ribu.

Sedangkan untuk wilayah terpencil itu Rp 1 juta dan untuk wilayah sangat terpencil itu sekira Rp 1,250 juta,” jelasnya kepada media ini pada saat HUT PPNI ke-49, Sabtu (18/3/2023) lalu.

Pihaknya pun berencana menghadap Pemda Berau untuk mempertanyakan isu itu dan alasan yang mendasari penurunan jumlah TPP, khususnya untuk para perawat.

“Tentu kita harus berkoordinasi dan kita juga tidak mau arogan. Artinya kita mau menanyakan solusi apa yang akan dilakukan pemerintah.

Jadi, nanti kita bisa jelaskan ke anggota kita bahwa penetapan itu harganya segini karena apa.

Supaya teman-teman tidak merasa kalau dari kami di profesi tidak memperjuangkan nasib mereka,” paparnya.

Dalam waktu dekat pihaknya pun akan membentuk Tim Percepatan untuk Peningkatan TPP Perawat demi membahas pola perhitungan TPP tersebut untuk selanjutnya didiskusikan.

Ketua Panitia HUT PPNI Berau sekaligus pengurus DPD PPNI Berau, Wahyudi mengatakan bahwa penetapan TPP PPPK ini pada mulanya mau disamakan dengan ASN.

“Perbedaannya itu hanya tidak ada tunjangan hari tua untuk PPPK. Kalau gaji dan tunjangan alias TPP itu sama.

Namun, saat ini, kenyataan itu tidak terjadi. Bahkan, penetapan TPP PPPK untuk nakes sendiri tidak melewati proses hearing dengan DPRD terlebih dahulu.

Hearing sangat penting sebab ada pertambahan 560 orang nakes. Mereka ini bekerja juga di lapangan. Tentu mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang perlu didiskusikan terlebih dahulu.

“Misalnya ada penyakit, bagaimana nasib tenaga medis kita ke depannya. Mereka akhirnya jadi malas-malasan bekerja kalau profesi mereka tidak diutamakan dalam mendapatkan hak-hak mereka,” sambungnya.

Karena itu, TPP PPPK tersebut tidak boleh dianggap sepeleh. Sebab, para nakes adalah orang-orang yang membangun kesehatan manusia di Berau.

“Berau ini banyak perusahaan kenapa tidak diberdayakan. Pemda seharusnya serukan ke mereka agar dapat mengeluarkan uang untuk nakes, seperti di Samarinda dan Bontang,” kuncinya. (*/Christian)

Editor: Elton Wada