Balikpapan-Langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk meminta peningkatan dana bagi hasil (DBH) dari sektor minerba, perkebunan, dan kehutanan ke presiden mendapat dukungan dari para pemimpin daerah penghasil. Termasuk APPSI dan 4 gubernur Kalimantan.
Rabu, 9 Juli 2025 kemarin, Bapenda Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah. Dihadiri gubernur atau perwakilan dari Kalteng, Kaltara, Kalbar, Kalsel, Jambi, Riau, Sultra, Sulteng, Jatim, Sumsel, dan Malut.
Rudy Mas’ud yang memimpin rakor mengusulkan agar semua daerah penghasil mineral dan batubara (Miberba), perkebunan, dan kehutanan bersatu untuk meminta DBH yang lebih tinggi ke Pemerintah Pusat.
“Kita melaksanakan rakor ini dihadiri beberapa kepala daerah penghasil minerba dan kehutanan se-Indonesia. Yang pertama bagaimana untuk meningkatkan kekuatan fiskal di masing-masing provinsi.”
“Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa (memaksimalkan) beberapa potensi menjadi sumber pendapatan daerah yang diberikan dari pusat ini berkeadilan untuk daerah-daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba ini,” ujar Rudy Mas’ud di laman resmi pemprov.
Tanggapan Positif para Gubernur Kalimantan
Seluruh daerah yang hadir sepakat membangun komitmen. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data sumbangsih daerah masing-masing ke Pusat. Lalu bersama-sama menghadap ke Presiden Prabowo untuk pembicaraan lebih lanjut. Cara ini mereka anggap sebagai langkah ekselerasi, agar tujuan yang sudah lama diperjuangkan ini cepat membuahkan hasil.
Secara khusus, para pimpinan provinsi di Kalimantan, yang notabene merupakan daerah penghasil paling komplet. Dari minerba, perkebunan, sampai kehutanan. Memberikan tanggapan positifnya terhadap wacana ini.
“Memperjuangkan nasib kita bersama tidak hanya sampai di sini, tetapi juga berjuang sampai mendapatkan hasilnya. Jika bergerak bersama, Insyaallah hujannya merata. Seperti kata Gubernur Rudy Mas’ud tadi. Terpenting kita harus tetap bersama-sama memperjuangkan ini sampai didengar dan ditindaklanjuti pemerintah pusat,” ujar Gubernur Kalbar Ria Norsan.
“Pemerintah bersama masyarakat dan stakeholer terkait sudah berusaha setengah mati menjaga hutan dan lingkungan dari tambang di daerah, tetapi begitu dana bagi hasil diterima sangat kecil dan menyedihkan.”
“Maka kita harus sinkronkan data agar semuanya jelas. Kita semua gubernur menghadap langsung presiden bersama. Agar responsnya cepat. Hasil yang didapat untuk menyejahterakan masyarakat kita, menekan angka kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan program pro rakyat lainnya,” ujar Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.
“Pesan dari Gubernur Kalsel, Pak Muhidin yaitu gubernur Kaltim sebagai imam, kami ini makmumnya. Jadi kita sepakat berjuang bersama untuk menguatkan fiskal daerah. Sekaligus mencari lagi sumber-sumber pendapatan lainnya dan upaya pengembangan energi baru terbarukan,” kata Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.
“Kalteng sangat mendukung apa yang diinisiasi oleh Kaltim. Melalui APPSI kita bisa memperjuangkan bersama ide dan gagasan ini,” kata Wagub Kalteng Edy Pratowo.
Sebagai informasi Rakor Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Kehutanan dan Minerba ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan dari Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, serta Kaltim sebagai tuan rumah sekaligus inisiator rakor.
Dapat Dukungan APPSI
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris yang juga gubernur Jambi menyambut baik ide dan gagasan dari Rudy Mas’ud untuk bersama-sama memperjuangkan peningkatan kekuatan fiskal daerah melalui potensi-potensi di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
“Tentu ini kami sambut dengan baik ide dari Katim menginisiasi daerah penghasil sumber daya alam ini untuk penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan melalui PHT dan PKH,” kata Al Haris.
“Kita ingin Indonesia ini Indonesia Sentris dan daerah penghasil mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Dari rapat ini kami dari APPSI akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait, untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Kita bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” pungkas Al Haris. (gis)
