Balikpapan-Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengumpulkan para gubernur dari provinsi penghasil minerba dan kehutanan di Balikpapan. Untuk menyusun strategi, sebelum menghadap bareng-bareng ke Presiden Prabowo untuk meminta keadilan dana bagi hasil (DBH). Sederhananya, mereka ingin daerah penghasil dapat guyuran uang yang lebih juga.
Sudah sejak lama, pimpinan daerah penghasil minerba seperti batubara dan bahan galian lainnya, juga penghasil kehutanan dan perkebunan memperjuangkan keadilan anggaran. Isu ini selalu seksi karena daerah penghasil merasa apa yang mereka setorkan ke negara dengan apa yang mereka dapatkan dari negara tidak setimpal. Padahal daerah penghasil harus menghadapi risiko kerusakan dan lainnya.
Karena itu, Rudy Mas’ud kepikiran untuk melakukannya bersama-sama. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah. Agendanya berlangsung di Balikpapan, Rabu 9 Juli 2025 kemarin. Rudy sendiri yang memimpin rakor tersebut.
“Kita melaksanakan rakor ini dihadiri beberapa kepala daerah penghasil minerba dan kehutanan se-Indonesia. Yang pertama bagaimana untuk meningkatkan kekuatan fiskal di masing-masing provinsi.”
“Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa (memaksimalkan) beberapa potensi menjadi sumber pendapatan daerah yang diberikan dari pusat ini berkeadilan untuk daerah-daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba ini,” ujar Rudy Mas’ud di laman resmi pemprov.
Mesti Kompak Biar Di-notice
Menurut Rudy, Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang selama ini masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pusat mestinya bisa dimaksimalkan provinsi penghasil. Karena selama ini, daerah mendapatkan pembagian hasil yang porsinya sedikit bahkan ada yang nol persen.
“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini. Agar hujannya merata untuk semua daerah yang berkumpul saat ini. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama, duduk bersama untuk memperjuangkan ini,” jelas Harum.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki masing-masing,” ujar Rudy sembari menyampaikan bahwa potensi pendapatan lainnya dari Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang masih belum optimal.
Dapat Dukungan APPSI
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menyambut baik ide dan gagasan dari Rudy Mas’ud untuk bersama-sama memperjuangkan peningkatan kekuatan fiskal daerah melalui potensi-potensi di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
“Tentu ini kami sambut dengan baik ide dari Katim menginisiasi daerah penghasil sumber daya alam ini untuk penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan melalui PHT dan PKH,” kata Al Haris.
“Kita ingin Indonesia ini Indonesia Sentris dan daerah penghasil mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Dari rapat ini kami dari APPSI akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait, untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Kita bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegas Al Haris.
Pada rakor ini peserta yang berasal dari provinsi daerah penghasil sumber daya kehutanan dan Minerba menandatangani rekomendasi hasil rakor, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APPSI ke Presiden RI.
Tampak hadir, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Riau, Sultra, Sulteng, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. (gis)
