Mediaetam.com, Jakarta – Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memberikan tanggapan terkait usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata supaya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Bambang menilai jika usulan KPK itu dapat saja diakomodir apabila negara sedang mengalami situasi kirisis.
“Kecuali ada krisis, ini enggak ada krisis kok. Kita ini belum ada krisis. Jadi negara kita kan negara hukum, hukum tidak bisa semena-mena, kan gitu. Ini kita jalani dulu, nah sampai kamu mentok,” tutur Bambang ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
Bambang menuturkan baik Pilkada langsung atau tidak langsung, keduanya menghabiskan dana yang lumayan besar.
“Saya ya kesal, secara personal, iya, (baik Pilkada tak langsung) maupun Pilkada langsung itu waduh biayanya kan gede bos,” tuturnya.
Namun, Ketua Komisi III DPR RI tersebut yakin jika KPK mempunyai pendapat yang kuat yang menyebabkan usulan kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah.
“Kalau Pak Alex Marwata yang terhormat mengusulkan itu karena dirasa rakyat belum siap Pemilu langsung, beliau mungkin punya argumentasi yang kuat,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memberikan usul supaya kepala daerah tak lagi dipilih oleh masyarakat, akan tetapi ditunjuk langsung pemerintah.
Alex menilai terdapat beberapa daerah yang belum siap melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Dia berpendapat jika lebih baik pemerintah menunjuk seorang profesional yang memiliki kemampuan untuk memimpin suatu daerah.
Alex mengatakan bahwa pemerintah sudah mengantongi semua peta persoalan pada masing-masing daerah.
Dia mengambil contoh, peta persoalan daerah di wilayah timur Indonesia biasanya berhubungan dengan masalah stunting atau gizi buruk, tingkat kualitas pendidikan dan rendahnya fasilitas kesehatan.
Sehingga, menggunakan semua peta persoalan tersebut, yang perlu dilakukan yaitu menunjuk manajer yang baik atau profesional.
“Bisa dibayangkan di Papua sana. Saya ambil contoh saja dan saya yakin banyak di daerah yang lain. Saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang masyarakatnya belum siap untuk pilkada langsung itu, kepala daerahnya ditunjuk langsung,” tutur Alex pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Alex apabila kepala daerahnya merupakan seorang profesional yang mempunyai kapabilitas, akan jauh lebih efektif dan efisien untuk mencapai kemajuan dan penyelesaian beberapa persoalan yang ada pada daerah dimaksud.
Apabila nantinya pihak yang ditunjuk pemerintah tak memberikan performa yang sesuai dengan harapan dapat langsung dicopot.
“Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja ‘kan manajer yang baik, gaji setiap bulan Rp500 juta. Bila tidak perform, satu tahun ganti, pecat. Selesai ‘kan kalau begitu,” tutur Alex.
Alex mengatakan jika sistem yang diberlakukan saat ini masyarakat harus menanti selama 5 tahun atau periode jabatan habis agar dapat diganti, walaupun performa kepala daerah bersangkutan dinilai buruk.
“Sialnya nanti dia (bisa) kepilih (lagi). Akibatnya 10 tahun duit habis, masyarakat nggak tambah sejahtera,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Alex mengatakan pilkada yang diadakan selama ini belum dapat menelurkan kepala daerah yang memiliki integritas dan mempunyai kapabilitas.
“Ini faktanya. Apalagi, tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden/wakil presiden). Kami selalu mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu, pusat maupun daerah,” tuturnya.
Sumber : KPK Usul agar Kepala Daerah Ditunjuk Pemerintah, Begini Reaksi Politisi PDIP
Editor : Eny Lestiani
