Mediaetam.com, Berau – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo, kembali mengungkapkan tabir permasalahan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat, terutama masyarakat Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur.
Permasalahan yang dikeluhkan itu meliputi jalan usaha tani, fasilitas air bersih, dan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang yang tidak berjalan hingga saat ini.
Tiga poin masalah itu menjadi usulan utama masyarakat Samburakat yang disampaikan kepada Falen saat menjalankan Reses I Tahun Sidang 2023, pada Minggu (12/2/2023).
Pada kesempatan Reses itu, Falen menyebut akan memperjuangkan usulan-usulan itu. Perjuangan itu, ungkapnya, bukan semata-mata karena merupakan kepentingan politik, melainkan karena kebutuhan masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, dengan produk unggulan yang menjadi andalan Kabupaten Berau, yakni komoditas jagung.
“Wajar saja jika mereka mempertanyakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Apalagi dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, termasuk petani jagung,” tegasnya.
Usulan pertama, yaitu jalan usaha tani. Dalam proses realisasinya, Falen pun berupaya untuk mendorong bantuan serta anggaran melalui kelompok tani, termasuk saat pengajuan bantuan fasilitas pertanian, seperti pupuk atau benih. Hal itu dilakukan agar bantuan maupun anggaran tersebut terarah dan tepat sasar.
“Jika sudah ada kelompok tani, mudah-mudahan dengan anggaran yang cukup kita dapat merealisasikan jalan usaha tani,” tuturnya.
Usulan kedua, yaitu fasilitas air bersih. Falen menyebut akan berkoordinasi dengan pihak Perumda Air Minum Batiwakkal tentang perencanaan instalasi pengembangan air bersih di Kabupaten Berau.
“Kami ingin pertanyakan seperti apa perencanaannya, termasuk di Kampung Samburakat apakah ada proyek instalasi juga oleh pihak Perumda di tahun ini,” ujar Falen.
Usulan ketiga, yaitu realisasi CSR perusahaan tambang. Falen berjanji akan menghadap pihak manajemen perusahaan tersebut untuk mengambil tindakan.
“Hal itu memang tugas saya sebagai wakil rakyat untuk berkomunikasi dengan mereka supaya CSR bisa dijalankan kembali di Kampung Samburakat,” ucapnya.
Untuk diketahui, sebelumnya realisasi CSR pernah berjalan di kampung yang menjadi ring 1 perusahaan tambang itu. Namun realisasinya tidak berjalan karena terjadi perubahan tata kelola manajemen di dalam perusahaan tersebut.
Kepala Kampung Samburakat, Jupransyah menegaskan bahwa seluruh usulan itu tidak lain merupakan ungkapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Banyak petani tak kunjung henti mengeluh terkait persoalan di kampung yang berjarak sekitar 40 Km dari Pusat Pemerintahan Tanjung Redeb itu.
“Usulan utama dari petani adalah jalan usaha tani yang menjadi akses penting mereka untuk bekerja. Meski telah diusulkan setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung dan kecamatan, usulan itu masih belum dituntaskan,” ungkapnya.
Selain itu, mengenai air bersih, Jupransyah juga meminta suara dari Anggota DPRD Berau untuk menekan pihak Perumda atau pihak ketiga. Pasalnya, sudah 2 tahun pipa yang terpasang di kampung tersebut terbengkalai.
“Fasilitas air bersih menjadi polemik bagi masyarakat kami. Apakah pipa yang sudah terpasang itu hanya pencitraan saja karena memang tidak ada fungsinya. Masyarakat pun masih banyak yang mengandalkan air hujan,” imbuhnya.
Terakhir mengenai realisasi CSR perusahaan tambang, Jupransyah menyebut bahwa pihak kampung tidak meminta banyak, selain transportasi untuk anak sekolah dan ambulance.
“Kami dari masyarakat Samburakat minta diperhatikan karena kampung ini adalah ring 1 perusahaan tambang. Jika alasanya tidak ada pendanaan, tetapi mengapa di kampung lain ada yang diberikan, bahkan per bulannya bisa mencapai Rp 5 juta. Kami tidak meminta banyak materi. Kami hanya meminta alat transportasi, walaupun jika itu bukan mobil,” tegasnya. (*/Christian)
Editor: Elton Wada








