TENGGARONG – Gerbong mutasi besar-besaran untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) segera dimulai. Sebanyak 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) akan segera memiliki pejabat definitif. Namun ada yang berbeda dari proses pengisian jabatan tersebut kali ini.
Ya, rekrutmen kali ini tidak lagi menggunakan sistem lelang terbuka (open bidding) yang diumumkan secara publik seperti sebelumnya, melainkan melalui penerapan Manajemen Talenta.
Kepala BKPSDM Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa sistem ini merupakan instruksi langsung Bupati Kukar guna melakukan pemetaan pejabat yang lebih akurat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
Dalam sistem Manajemen Talenta, posisi pejabat Eselon III dipetakan ke dalam sembilan kategori (box). Hanya mereka yang berada di Box 7, 8, dan 9 yang memiliki peluang dipanggil oleh Komite Manajemen Talenta untuk mengikuti seleksi kepala dinas.
“Kalau belum masuk Box 7, 8, atau 9, jangan berharap jadi kepala dinas. Semua pejabat harus update kompetensi, potensi, keahlian lewat sertifikat, hingga penghargaan yang dimiliki di aplikasi agar posisinya naik. Kita beri batas waktu pembaruan data hingga 30 April besok,” tegas Arianto, Rabu (29/4/2026).
Kandidat Tetap Melewati Ujian Ketat
Arianto menekankan meski tidak diumumkan secara terbuka, para kandidat tetap akan menjalani ujian dan penilaian ketat. Komite Manajemen Talenta yang diketuai oleh Sekda akan memanggil minimal tiga kandidat terbaik untuk setiap OPD yang kosong.
Pemilihan kandidat ini didasarkan pada kesesuaian keahlian dan rekam jejak karier. Guna menjaga objektivitas, tim penilai juga akan melibatkan unsur akademisi, termasuk dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) maupun pakar dari luar daerah.
“Kami akan mengelompokkan si A dan si B sesuai keahlian yang pernah dilewati. Jadi, penempatan pejabat nantinya benar-benar,”tambahnya.
Beberapa OPD krusial yang saat ini masih lowong antara lain: BKPSDM, Bappeda, Pariwisata, Kesehatan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Disnaker, Perkim, Kesbangpol, Koperasi, Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Anak, Pertanahan, hingga posisi Asisten II.
Arianto mengakui bahwa banyaknya jabatan yang diisi Plt sedikit banyak berpengaruh pada fokus kinerja.
“Tugas Plt itu berat karena harus membagi fokus antara OPD definitif dan OPD yang sementara ia pimpin. Harapan kami, teman-teman Eselon III baik camat, sekretaris dinas, maupun kepala bidang segera mengecek posisi mereka di aplikasi sebelum sistem ditutup,” imbaunya.
Pemkab Kukar menargetkan proses pengisian ini berjalan secepat mungkin setelah data terkunci pada akhir April ini. Hal ini dilakukan agar roda pemerintahan di 18 OPD tersebut bisa berjalan lebih maksimal dengan adanya nakhoda definitif.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
