Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir menilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 20 persen untuk sektor pendidikan masih belum optimal.
“Anggaran 20 persen untuk pendidikan wajib menurut regulasi dan kita berharap anggarannya ini kemudian bisa maksimal diberikan,” kata Sutomo Jabir, Kamis (1/6/2023).
Sejauh ini, kata Jabir, DPRD Kaltim melalui Pansus LKPJ Gubernur 2022 telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Sebab berdasarkan temuan di lapangan masih ada sarana infrastruktur yang masih belum merata.
Selain itu, dari sektor beasiswa juga masih kurang merata terutama pada sekolah yang berada di daerah pinggiran. Ini disebabkan karena masih sulitnya dalam mengakses informasi terkait beasiswa tersebut.
“Sarana dan prasarana sekolah, banyak kegiatan yang dilakukan belum merata seperti digitalisasi,” sebutnya.
Dikemukakannya, alokasi anggaran 20 persen dari APBD Kaltim merupakan nilai yang begitu banyak untuk pengembangan pendidikan di Benua Etam, akan tetapi melihat dari kondisi nyata perkembangan itu belum terlihat jelas baginya.
“Menurut saya belum maksimal meski sudah dianggarkan sangat banyak tapi pengaruhnya belum kelihatan,” ungkapnya. (Iswanto/Adv/DPRD Kaltim).
