Samarinda. Tahun ini Pemerintah Pusat memiliki kebijakan tersendiri dalam menyambut Bulan Ramadan, khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menyelenggarakan buka bersama. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.4.4/1768/SJ tentang penyelenggaraan buka puasa bersama.
Salah satu tujuannya untuk menghindari kenaikan kasus Covid-19 serta menjauhkan diri dari perilaku pejabat yang bergaya hidup hedon atau berlebihan. Keputusan pemerintah ini pun mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar.
“Karena kalau dihitung-hitung sekali buka bersama misalnya di hotel pasti anggaran yang dihabiskan pasti besar,” ujar Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, Jumat (3/4/2023).
Sehingga dalam momentum bulan puasa ini, ada baiknya para pejabat ASN lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Meski demikian untuk menjalin silaturahmi sesama pejabat pemerintahan, dirinya menyarankan agar agenda sahur bersama diperbolehkan untuk digelar.
“Toh sama saja kan tujuannya untuk silaturahmai, hanya saja dibalut dengan momen sahur bersama, jadi akan lebih sederhana,” terangnya.
Dirinya mengakui saat ini yang terpenting adalah memperbaiki stigma masyarakat terhadap pejabat negara yang selama dinilai sering berperilaku hedon. Baik di lingkungan masyarakat maupun melalui media sosial.
“Padahal seharusnya mereka bisa bergaya hidup sederhana saja, makanya saya mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang buka puasa dan anggaran itu harusnya bisa diserahkan untuk menangani kemiskinan,” demikian Deni. (ADV/DPRD Samarinda)
