Pemrpov Kaltim Dorong Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Pemrpov Kaltim Dorong Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Pemrpov Kaltim Dorong Sinergi dan Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (ist)

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu bekerja secara profesional dan terukur. Salah satu kunci dalam mencapai hal ini adalah manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder management.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan pentingnya kerja sama antara berbagai institusi dan perangkat daerah dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Tidak ada institusi yang bekerja sendiri. Pasti terhubung dengan perangkat daerah lainnya. Termasuk, terhubung dengan pemangku kepentingan (stakeholder),” tegas Sri Wahyuni saat membuka Webinar Stakeholder Management untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.

Pentingnya kerjasama ini terlihat dalam pelaksanaan program kerja di perangkat daerah. Karena tidak ada yang bisa mencapai tujuan secara sendirian, maka manajemen pemangku kepentingan diperlukan untuk mengelola kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Tata kelola yang baik akan membantu perangkat daerah merealisasikan output dan outcome yang diharapkan dalam mencapai tujuan organisasi. “Dari dalam organisasi kita siapkan rencana kerja, mulai dari rencana strategis hingga rencana jangka pendek. Kita juga punya indikator. Kita punya output dan outcome,” jelasnya.

Namun, Sri Wahyuni juga mencatat bahwa terkadang perangkat daerah cenderung ingin bekerja sendirian, mirip seperti “Superman,” tanpa memperhatikan peran pemangku kepentingan. Untuk mencapai hasil yang lebih profesional dan efisien, penting untuk mendayagunakan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

“Saya bisa lihat perangkat daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ini jauh lebih progresif, dibandingkan perangkat daerah yang merealisasikan output dan outcome tanpa membangun sinergi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Webinar ini diikuti oleh perangkat daerah dan ASN BPSDM Kaltim sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen pemangku kepentingan dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Manajemen pemangku kepentingan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan Pemerintah Provinsi Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk mencapai tujuan ini. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)

Bagikan:

Pos terkait