Kalimantan Timur – Kota Balikpapan, yang saat ini berperan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Menurutnya, kota ini harus segera mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jembatan yang representatif untuk mendukung IKN.
Dalam sebuah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Balikpapan beberapa hari yang lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan kekhawatirannya. Dia menjelaskan bahwa tanda-tanda masalah sudah mulai muncul, seperti hotel yang penuh, rental kendaraan yang full, dan lalu lintas yang mulai padat. Semua ini mengindikasikan peningkatan penduduk yang signifikan, dan jika tidak segera diatasi, Balikpapan dapat mengalami lonjakan penduduk yang luar biasa.
Oleh karena itu, Akmal Malik memandang perlu untuk segera membuka akses dan layanan ke arah Kabupaten Paser, Samarinda, dan daerah lainnya sebagai upaya untuk mengurangi beban Balikpapan. Dia juga mencatat bahwa Otorita IKN tidak akan segera menjadi kenyataan, sehingga penting bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membuka diri terhadap perkembangan ini. Salah satu solusi yang diajukan adalah pembangunan jembatan Balikpapan – PPU, yang akan mempermudah arus barang dan orang, selain lebih dekat dan cepat aksesnya.
Akmal Malik menekankan bahwa pembangunan jembatan Balikpapan – PPU tidak harus rumit dan mengajukan agar rencana ini segera disuarakan. Pembukaan akses dari Balikpapan ke daerah penyangga IKN lainnya dianggap sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan atau ledakan penduduk di Kota Balikpapan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri juga turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah ini. Dia menyatakan bahwa tidak ada niat untuk membangun IKN yang meledakkan populasi Balikpapan, dan oleh karena itu, bottle neck (hambatan) harus segera diatasi. Direktur Jenderal ini telah mengkomunikasikan pandangannya kepada Menteri PUPR sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar Kota Balikpapan tidak semakin padat penduduknya. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
