Senin, – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berdiskusi dengan Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam sebuah audiensi di ruang kerjanya. Pertemuan ini membahas strategi pembangunan pendidikan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan bagaimana merencanakan pembangunan pendidikan tanpa mengabaikan buffer zone IKN.
“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” kata Pj Gubernur Akmal Malik.
Diskusi secara khusus menyoroti bagaimana memastikan bahwa pembangunan pendidikan tetap sejalan dengan rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, selaras dengan kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
“Terpenting, rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota,” tekankan Akmal.
Pj Gubernur Akmal Malik mengapresiasi perhatian dan dukungan Hetifah Sjaifudian terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Dia menekankan pentingnya kolaborasi tidak hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga dengan pemerintah pusat.
“Tentu kolaborasi harus kita lakukan, bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” tambah Akmal.
Hetifah Sjaifudian menyampaikan kebahagiannya dapat berdiskusi langsung dengan Pj Gubernur Akmal Malik, meskipun dalam masa transisi satu tahun. Ia melihat perhatian serius Pj Gubernur Akmal Malik terhadap pembangunan Kalimantan Timur.
“Masa transisi menurut Hetifah, justru sangat penting untuk menanamkan hal-hal yang baik. Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” kata Hetifah.
Hetifah menggarisbawahi konsep pemikiran yang sejalan dengan Pj Gubernur Akmal Malik, terutama dalam penerapan data berbasis desa dengan data yang presisi.
“Dengan basis data presisi itu bisa terlihat, siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur, dan seterusnya,” jelas Hetifah.
Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pj Gubernur Akmal Malik telah menerapkan data berbasis desa dengan presisi di Provinsi Sulawesi Barat pada 2022-2023
“Hetifah berharap Pj Gubernur Akmal bisa menerapkan contoh keberhasilan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dengan penerapan data presisi tersebut,” ungkapnya.
Hetifah juga menyampaikan rekomendasi hasil dari Rembug Pendidikan beberapa waktu lalu kepada Pj Gubernur Akmal Malik.
“Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya. (Amin/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
