Tenggarong – Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk menanggulangi hal tersebut, pihak desa mengupayakan solusi konkret, salah satunya melalui pembentukan kembali bank sampah desa.
Kepala Desa Loa Pari, I Ketut Sudiyatmika, mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar sudah menunjukkan peningkatan dalam setahun terakhir, persoalan mendasar masih belum terselesaikan. Salah satunya adalah belum tersedianya lahan untuk bank sampah.
“Kalau truk DLHK datang itu biasanya seminggu sekali. Kalau sampai telat, sampah sudah numpuk dan masyarakat mulai protes. Tapi alhamdulillah setahun ini lumayan lancar, meski kadang terlambat juga,” ujar Ketut, belum lama ini.
Menurutnya, Desa Loa Pari sebenarnya sudah pernah menjalankan program bank sampah sekitar tahun 2015. Saat itu, program ini sempat aktif dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Dulu ada warga yang sampai bisa menyekolahkan anaknya dari hasil tabungan sampah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menjemput,” katanya.
Pemerintah desa, lanjut Ketut, siap untuk menghidupkan kembali sistem bank sampah. Namun, kendala utama terletak pada keterbatasan lahan. Untuk membangun fasilitas pengelolaan tersebut, diperlukan lahan seluas setengah hingga satu hektare yang strategis dan tidak terlalu dekat dengan kawasan permukiman.
“Lahan harus dibebaskan. Kita tidak punya aset desa untuk itu. Kalau ada, kita bisa bangun workshop, kantor kecil, dan fasilitas pendukung,” jelasnya.
Ketut menyebutkan bahwa keberadaan bank sampah akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Warga bisa memilih apakah hasil dari penjualan sampah ingin ditabung atau langsung dicairkan. Adanya tempat pengumpulan juga akan memudahkan DLHK saat melakukan pengangkutan karena sampah sudah dalam kondisi terpilah.
“Kalau kita punya bank sampah, tinggal pilah saja. Yang bisa dijual, dijual. Yang tidak bisa, baru diangkut truk. Bisa kerja sama juga dengan DLHK. Tapi sekarang, karena belum ada tempatnya, masyarakat di daerah atas sering terpaksa bakar sampah atau, lebih parah lagi, buang ke sungai kecil di belakang,” ujar Ketut.
Ia berharap adanya peningkatan komunikasi dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal kebijakan yang bisa mempercepat pembangunan sarana pengelolaan sampah.
Untuk jangka pendek, Ketut menginginkan jadwal pengangkutan dari DLHK bisa dibuat lebih teratur. Di sisi lain, desa juga akan terus berupaya mencari solusi terkait penyediaan lahan dan pendanaan demi membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kami sebenarnya mau jemput bola. Tapi masih harus pikirkan detail penganggaran dan operasionalnya. Yang jelas, sampah ini masalah serius hampir di semua desa,” tutupnya.
