Mediaetam.com, Samarinda – Kejelasan terkait Pembelajaran Tatap Muka (TPM) kembali menjadi perbincangan setelah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan pelaksanaannya Juli 2021.
Hal tersebut mendapatkan respon dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menjelaskan Komisi IV sendiri sudah sejak lama mendorong agar pembelajaran secara daring jangan terlalu lama dilakukan.
“Kita sudah tau dan sudah kita buktikan resiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif,” ucap dia saat diwawancarai awak media pada Senin, 07/06/2021.
Akan tetapi lanjut Rusman, untuk daerah Kaltim sendiri yang memiliki kewenangan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka atau tidak ada di Gubernur Kaltim.
“Karena secara tanggungjawab kepemimpinan, jabatan, dan lainnya berada di Gubernur, kami di Komisi IV apapun keputusan beliau kita backup,” ucap Rusman.
Namun, kalaupun memang untuk daerah Kaltim jika kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan TPM, maka Rusman memberikan beberapa catatan yang harus perbaikan pada mekanisme dan metode belajar daring.
“Harus ada kompensasi untuk masyarakat. Jangan, disuruh perpanjang namun metode belajar daring nya masih seperti itu. Diubah sistemnya agar lebih baik,” jelas Rusman.
Untuk saat ini diketahui, Gubernur Kaltim Isran Noor masih menahan untuk melakukan PTM di kabupaten/kota di Kaltim. Namun yang menjadi pertanyaan publik ialah ada beberapa kabupaten/kota di Kaltim yang sudah melakukan PTM.
Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa masyarakat juga harus mengerti masalah kewenangan, di beberapa kabupaten/kota yang melakukan PTM khusus SD dan SMP itu memang kewenangan mereka, dan Gubernur tidak bisa juga menahan, kewenangan Gubenur hanya untuk SMA/SMK.
“Inikan seolah-olah berbenturan kebijakannya, mestinya memang harus berbarengan jika SD dan SMP di buka, SMA/SMK juga begitu,” tutup Rusman. (Adv/Idham)
