SAMARINDA – Bank Indonesia menyebut inflasi Kalimantan Timur pada Januari 2026 berada dalam kondisi terkendali dengan penurunan sangat tajam dibanding bulan sebelumnya. Secara bulanan, inflasi tercatat hanya 0,04 persen (month to month/mtm), merosot sekitar 94 persen dibanding Desember 2025 yang mencapai 0,71 persen.
Berdasar siaran pers yang media ini terima dari Bank Indonesia Kaltim pada 2 Februari 2026. Penurunan signifikan ini terjadi seiring normalisasi harga pangan dan transportasi setelah berakhirnya periode Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meski inflasi tahunan Kaltim berada di angka 3,76 persen (year on year/yoy) atau sedikit di atas inflasi nasional 3,55 persen, BI menilai stabilitas harga di daerah tetap terjaga.
Kenaikan Harga Emas Gak Ngaruh ke Inflasi
Dalam laporan perkembangan harga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memang sempat menjadi penyumbang inflasi, dipicu kenaikan harga emas hingga rata-rata Rp2.860.000 per gram atau naik sekitar 12 persen dibanding Desember 2025. Kelompok ini mencatat inflasi 3,17 persen mtm dengan andil 0,23 persen.
Namun, lonjakan harga emas tidak berdampak besar terhadap inflasi keseluruhan. Tekanan tersebut berhasil diredam oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Panen raya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di sejumlah sentra produksi Jawa dan Sulawesi ikut menekan harga pangan di Kaltim.
Selain itu, tarif angkutan udara yang kembali normal pasca lonjakan Nataru serta turunnya harga BBM nonsubsidi sekitar 3–4 persen pada awal Januari turut menjadi faktor penahan inflasi.
Bank Indonesia Kaltim menilai kombinasi faktor tersebut membuat inflasi awal tahun jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya dan menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
TPID Perkuat Pengendalian Harga
Upaya pengendalian inflasi di Kaltim terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—menjadi kerangka utama kebijakan.
Sepanjang Januari 2026, TPID menggelar sekitar 21 kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar di berbagai kabupaten/kota. Koordinasi rutin juga dilakukan, baik di tingkat provinsi maupun kota, untuk memantau perkembangan harga dan mengevaluasi kebijakan teknis.
Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, TPID Kaltim juga menggelar capacity building pada 14–15 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan mempertahankan kinerja pengendalian inflasi melalui peningkatan kualitas pelaporan dan sinkronisasi program antarinstansi.
Dengan tren inflasi yang semakin landai, Bank Indonesia optimistis aktivitas ekonomi Kaltim tetap tumbuh stabil pada 2026, sementara daya beli masyarakat dapat terus terjaga tanpa tekanan harga yang berarti.
Redaksi Media Etam
