Tenggarong – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), telah beroperasi sejak 2015. Hampir satu dekade berjalan, BUMDes ini terus tumbuh dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD).
“BUMDes kita ini sudah berjalan dari tahun 2015. Jadi kira-kira sudah sembilan sampai sepuluh tahun,” ungkap Kepala Desa Kahala Ilir, Mahlan, Kamis (10/7/2025).
Meskipun bertumbuh secara perlahan, Mahlan menyebutkan bahwa hasilnya mulai terasa. Saat ini, BUMDes telah menyumbang PAD sebesar Rp11 juta, meski dimulai dari modal yang sangat terbatas.
“Sekarang sudah sampai 11 juta untuk PAD. Itu didapat pelan-pelan karena modal awalnya dulu juga kecil,” katanya.
Hingga kini, BUMDes Kahala Ilir mengelola dua unit usaha utama, yakni pendistribusian gas elpiji (LPG) dan jasa pengangkutan hasil panen sawit milik warga.
“Hanya dua kegiatan saja, LPG dan pengangkutan sawit,” jelas Mahlan.
BUMDes juga turut mengelola jasa pengangkutan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan menggunakan armada lokal yang tersedia di desa.
“Untuk pengangkutan minyak, kita siapkan juga melalui BUMDes. Jadi tidak hanya LPG,” tambahnya.
Terkait kehadiran Koperasi Merah Putih di desa, Mahlan memastikan bahwa tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan usaha. Keduanya sudah memiliki koordinasi dan pembagian peran yang jelas.
“Tidak akan tumpang tindih. Kita sudah atur di anggaran koordinasi dan sudah dibicarakan kemarin,” tegas Mahlan.
Ia juga menegaskan, BUMDes tetap menjadi lembaga usaha milik desa karena menyumbang langsung ke PAD, sementara koperasi lebih berfokus pada kepentingan para anggotanya.
“Saya bingungnya begini, kalau kita pakai BUMDes itu kan jelas ada PAD-nya. Tapi kalau koperasi, tidak ada. Itu nanti yang jadi masalahnya,” ujarnya.
Karena tidak memberikan kontribusi langsung ke PAD, pemerintah desa pun tidak bisa menyertakan modal ke koperasi secara resmi.
“Makanya kami tidak bisa menyertakan modal ke koperasi. Karena tidak ada kontribusi balik ke desa,” jelasnya.
Namun, Mahlan tetap membuka ruang bagi koperasi untuk berkembang secara mandiri sebagai mitra ekonomi desa. Ia menekankan pentingnya membedakan peran antara BUMDes dan koperasi.
“BUMDes itu untuk mendukung desa dan PAD, sedangkan koperasi itu untuk kelompok atau anggota,” pungkas Mahlan.
