Butuh Rp 17 Miliar Selesaikan Pembangunan Gedung Disbudpar, Pemda Berau Hanya Mampu Rp 5,3 Miliar

Mediaetam.com, Berau – Setelah mangkrak lebih kurang 6 tahun, pembangunan gedung baru Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, yang terletak di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb, akhirnya akan dilanjutkan kembali pada tahun ini.

Rencana kelanjutan pembangunan itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan, dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Jimmy Arwi Siregar, Senin (16/01/2023).

Kepada media ini, Jimmy menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru Kantor Disbudpar itu awalnya dilaksanakan pada tahun 2016 lalu menggunakan pagu anggaran bantuan keuangan (Bankeu) provinsi sejumlah Rp 21,5 miliar.

BacaJuga

Diberi Akses SIAK, Kelurahan Rinding Terima Bantuan Peralatan Elektronik dari Falentinus Keo Meo

6 Februari 2023

DPC Partai Gerindra Berau Gaungkan Semboyan Profit Oriented demi Kepentingan Masyarakat

6 Februari 2023

Rayakan HUT ke-15, DPC Partai Gerindra Berau Optimis Raih Satu Fraksi di DPRD

6 Februari 2023

Tersisa 3 Bacalon, La Ode Ilyas Raup Jumlah Dukungan Cabor Terbanyak

5 Februari 2023

Namun, berdasarkan peraturan Gubernur Kaltim No. 01 Tahun 2016 Tentang Penundaan Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2016 dan dengan alasan efiesiensi, maka terjadi rasionalisasi anggaran.

“Bantuan keuangan untuk kabupaten kota mengalami penundaan yang mengakibatkan anggaran pembangunan rehab total dirasionalisasi. Jadi, waktu itu anggaran bukan direfocusing tapi dirasionalisasi sehingga mengalami pengurangan anggaran,” terangnya.

Dengan adanya rasionalisasi itu maka anggaran dari Bankeu hanya sejumlah Rp 13,3 miliar. Dampaknya, pembangunan gedung tersebut tidak tuntas dilaksanakan. Sebagian dananya pun sudah diambil kembali oleh provinsi.

“Nah mulai tahun 2017, kita mengharapkan agar pembangunan itu dapat diselesaikan melalui APBD 2. Namun kondisi keuangan Pemda waktu itu belum memungkinkan untuk melanjutkan pengerjaan. Sehingga baru pada tahun ini lagi pembangunan kantor itu dilanjutkan,” terangnya.

Jadi, simpulnya, mangkraknya pembangunan kantor itu terjadi karena Pemda menganggap bahwa bangunan tersebut merupakan tanggung jawab provinsi yang belum diselesaikan. Sehingga yang diharapkan menyelesaikan pembangunan itu yakni Pemprov Kaltim.

Namun, karena sudah begitu lama tidak dilanjutkan, maka APBD 2 berusaha menyelesaikan pembangunan itu. Walaupun tidak langsung tuntas, pembangunan itu akan tetap dilaksanakan secara bertahap.

Untuk menyelesaikan keseluruhan gedung baru kantor tersebut, papar Kabid Jimmy, dibutuhkan pagu anggaran sejumlah Rp 17 miliar. Namun, pemerintah daerah hanya mampu menyediakan dana dari APBD 2 sejumlah Rp 5.383.363.000.

“17 miliar itu untuk konstruksi fisiknya. Artinya sudah siap difungsionalkan tapi belum dioperasionalkan. Dana Rp 5,3 miliar itu pun sudah dianggarkan. Sudah ada DBA-nya,” lanjutnya.

Dengan anggaran Rp 5,3 miliar itu, tentu tidak mungkin menyelesaikan keseluruhan gedung itu. “Mungkin kita prioritaskan untuk bagian-bagian tertentu. Mungkin penutup luarnya, agar terpelihara bagian dalamnya. Karena jika terekspose begini kan dapat membuat area bagian dalam cepat sekali rusak,” lanjutnya.

Kalau dananya lebih dari Rp 5,3 miliar, pihaknya siap menyelesaikan pembangunan dalam 1 tahun anggaran. Namun, karena hanya Rp 5,3 miliar, PUPR tidak bisa menyelesaikannya pada tahun ini. Kendati demikian tetap ada upaya agar pembangunan itu memiliki ketersedian anggaran.

“Kita tiap tahun juga selalu mengusulkan dana Bankeu itu. Namun kebijakan kan ada di provinsi. Sampai saat ini pun kita belum mendapatkan itu. Tapi kita berharap dengan adanya APBD kita juga bisa mengajukan rencana kerja ke Bappelitbang.

Rencana lelang akan dilaksanakan pada awal Februari. Kontrak konstruksi pada Maret nanti. Harapan kita, tahun depan dapat selesai,” ungkapnya.

Kepala Disbudpar Ilyas Natsir yang ditemui media ini, pada Kamis (12/01/2023) lalu, mengharapkan agar pembangunan gedung baru itu dapat diselesaikan secepatnya. Pasalnya, kantor lama Disparbud yang terletak di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb itu terlalu sempit sehingga membuat penghuninya kesulitan bernapas.

“Jadi harapannya kalau pindah ke situ, kantor kita agak luas sehingga bisa kita gunakan untuk pentas-pentas seni; bisa kita tampilkan baju-baju adat, termasuk juga menjadi informasi pariwisata untuk wisatawan. TIC (Tourism Information Center) ini akan menjadi pusat informasi bagi para turis atau wisatawan untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Berau,” tegasnya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada