TENGGARONG – Upaya mewujudkan nelayan tangguh di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus digencarkan. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin menyalurkan berbagai program untuk memperkuat sektor perikanan tangkap. Langkah ini menjadi bagian nyata dari 17 program prioritas Kukar Idaman, yang menekankan pada peningkatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat pesisir
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap DKP Kukar, Asli Husaini, menjelaskan bahwa program utama yang dijalankan adalah pengembangan perikanan tangkap. Di dalamnya terdapat berbagai sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan produksi dan penyediaan sarana serta prasarana bagi para nelayan.
“Program ini meliputi pengadaan perahu nelayan, mesin ketinting, mesin diesel, serta pembangunan jembatan tambat dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Saat ini TPI sudah beroperasi di Samboja, sedangkan di Muara Badak sedang dalam proses penyempurnaan dan akan dilengkapi tambatan perahu pada tahun 2026 mendatang,” terang Asli Husaini saat ditemui mediaetam.com, Senin (3/11/25).
Selain dukungan sarana, DKP juga memperkuat aspek legalitas melalui program e-Pas kecil, yaitu perizinan kapal atau ketinting yang wajib dimiliki nelayan agar bisa beroperasi secara sah.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan KSOP, karena izin kapal ini yang nantinya jadi dasar agar nelayan bisa mengakses BBM bersubsidi,” ujarnya.
e-Pas kecil ini terhubung dengan sistem digital berbasis aplikasi seperti XStar, di mana nelayan nantinya akan menggunakan kode QR untuk membeli bahan bakar.
“Jadi, pembelian BBM nelayan ini terpisah dari jatah umum. Setiap nelayan memiliki kuota tertentu, misalnya 60 liter per bulan,” tambahnya.
Untuk mendukung ketersediaan bahan bakar nelayan, DKP Kukar juga tengah menyiapkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di empat lokasi, yakni Muara Jawa, Samboja, Anggana, dan Muara Badak. Semua lokasi tersebut sudah mendapatkan rekomendasi pendirian dari pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Di Anggana, peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) selaku perusda. Targetnya, SPBN di Anggana bisa diresmikan tahun ini. Sementara untuk Muara Badak dan Samboja, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan,” ungkapnya.
Sasar Wilayah yang Banyak Nelayannya
Selain di wilayah pesisir, DKP juga menjajaki kemungkinan pendirian SPBN di wilayah perairan sungai seperti Muara Muntai, Pela, dan Semayang. Meski belum ditetapkan sebagai target resmi, daerah-daerah tersebut dipertimbangkan karena aktivitas nelayannya cukup tinggi.
Sambil menunggu SPBN baru beroperasi, Pemkab Kukar juga menerapkan solusi sementara dengan menitipkan kuota BBM nelayan di SPBU tertentu yang ditunjuk Pertamina. Contohnya sudah berjalan di Kecamatan Samboja, tepatnya di Teluk Pemedas, dan akan direplikasi ke wilayah lain seperti Muara Badak.
Hingga kini, berbagai capaian bantuan untuk nelayan di Kukar sudah terealisasi, antara lain 2.000 perahu fiber, 500 mesin ces, 200 mesin diesel, 50 body kapal, 15 unit GPS, dan 50 cool box. Semua ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Kukar dalam mendorong kemandirian nelayan dan memperkuat sektor kelautan sebagai pilar ekonomi daerah. (Nur/Adv/Prokom Kukar)
