Indeks Desa Resmi Gantikan IDM sebagai Alat Ukur Pembangunan Desa di Kukar

Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini mulai menggunakan Indeks Desa (ID) sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa. Kebijakan ini diberlakukan menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024, yang menggantikan penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM).

Penerapan ID menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Evaluasi terhadap desa kini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan infrastruktur, pelayanan dasar, ketahanan sosial, kondisi ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.

Bacaan Lainnya

Berbeda dari sistem sebelumnya, ID memanfaatkan dukungan teknologi digital. Pemerintah desa melakukan entri data secara langsung ke dalam sistem, dan hasilnya dianalisis secara real-time, mempercepat proses pengambilan keputusan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa transisi ke ID merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketepatan data dan efektivitas perencanaan pembangunan.

 

“Perbedaan paling menonjol dari ID adalah indikator yang lebih beragam dan penggunaan teknologi untuk membaca data secara real-time,” ujar Arianto ketika ditemui pada Rabu (7/5/2025).

 

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa indikator yang lebih rinci memungkinkan evaluasi yang lebih tajam terhadap kondisi desa, sehingga pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat.

 

“Dengan indikator yang lebih detail, kita bisa lebih cepat memetakan kekuatan dan kelemahan setiap desa. Ini memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran,” lanjutnya.

 

Dari total 237 desa di wilayah Kukar, data DPMD mencatat 87 desa telah berstatus mandiri hingga akhir tahun 2024. Sebanyak 24 desa masih berada pada kategori berkembang, sementara desa-desa lainnya masih dalam proses menuju peningkatan status.

Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan melibatkan dukungan dari pemerintah Supra Desa, demi memastikan akselerasi pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah.

 

“Kita ingin pastikan tidak ada lagi program pembangunan yang meleset sasaran hanya karena datanya tidak akurat,” pungkas Arianto.

Bagikan:

Pos terkait