TENGGARONG – Harapan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memiliki fasilitas hiburan modern di daerah sendiri kian mendekati kenyataan. Pemkab Kukar memastikan wacana pembangunan bioskop dan pusat perbelanjaan (mal) telah memasuki babak baru pascakomunikasi intensif dengan investor nasional.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa proyek ini merupakan pemenuhan janji politiknya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin untuk menyediakan sarana hiburan yang layak bagi warga sekaligus menggerakkan roda ekonomi kreatif.
“Untuk rencana bioskop dan pusat perbelanjaan, kami sudah berkomunikasi dengan salah satu grup besar nasional. Saat ini pembicaraan sudah berada di tahap final,” ungkap Aulia, Jumat (9/1/2026).
Dua Lokasi Strategis Jadi Incaran
Pemkab Kukar saat ini tengah mematangkan pemilihan lokasi pembangunan. Fokus utama diarahkan pada kawasan yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mudah diakses oleh warga dari berbagai kecamatan.
Ada dua titik kuat yang saat ini masuk dalam pertimbangan serius, yaitu Pasar Tangga Arung Square dan Kawasan Pujasera Tenggarong
“Kawasan ini tidak hanya untuk bioskop, tetapi berpotensi berkembang menjadi pusat perbelanjaan terpadu. Kita ingin masyarakat punya alternatif hiburan di daerahnya sendiri tanpa harus keluar kota,” tambah Bupati.
Pujasera: Ekosistem Kuliner dan Pasar Seni
Selain bioskop, Aulia memaparkan progres Taman Pujasera. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat kuliner yang menyatu dengan aktivitas seni dan budaya. Konsepnya adalah penggabungan spot kuliner dengan pasar seni dalam satu ekosistem yang terintegrasi dengan Museum Mulawarman dan taman wisata sekitarnya.
“Tujuannya agar pelaku UMKM tumbuh, wisatawan betah, dan masyarakat punya ruang interaksi yang sehat serta ramah keluarga,” jelasnya.
Gandeng Kejaksaan untuk Evaluasi Teknis
Meski dikebut, Bupati memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemkab Kukar menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada di lokasi rencana pengembangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan kelayakan bangunan secara teknis sekaligus menjamin transparansi dari sisi hukum.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Bangunan yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh agar aman dan layak digunakan. Kerja sama dengan Kejaksaan ini penting supaya ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun teknis,” pungkas Aulia.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
